Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Sambut IKN, Muhammad Samsun Ajak Masyarakat Tingkatkan Produktivitas Pertanian 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Samsun saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perda Bantuan Hukum di Desa Loa Ipuh Darat, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Samsun mengajak masyarakat Kaltim, khususnya masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan semangat produktivitas pertanian.

“Apalagi ini kan menyambut IKN, yang jelas akan banyak permintaan yang harus diisi oleh produk pertanian, inilah potensi besar di pertanian,” ucap Samsun di sela kegiatan Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2019 di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Jumat (27/01/2019) lalu.

Dalam diskusi yang berlangsung bersama warga, Politisi PDI Perjuangan ini juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait beberapa keluhan seperti persoalan legalitas kawasan lahan Area Penggunaan Lain (APL), pertanian, jalan usaha tani, bantuan pupuk, dan peningkatan sumber daya manusia untuk petani yang lebih baik.

“Jadi, untuk kawasan APL yang kosong digarap saja untuk dijadikan lahan pertanian dan sebagainya, mengenai legalitasnya, tadi di depan sepertinya Pak Bupati Edi Damansyah sudah menjelaskan, selama tanah itu dimanfaatkan dan dikerjakan maka bisa saja untuk surat-suratnya nanti diurus,” jelasnya.

Selain Itu, ia juga mendorong petani untuk membuat kelompok-kelompok tani, agar bisa menyerap bantuan yang berasal dari pemerintah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Karena bantuan tidak diberikan untuk perorangan.

Bantuan pemerintah, Sebut Samsun, sangat memungkinkan diterima masyarakat manapun, seperti pupuk, Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan peningkatan jalan usaha tani. Hal ini menjawab pertanyaan seorang warga dalam sesi diskusi di sesi akhir kegiatan.

“Kita boleh tidak punya DPR, boleh tidak punya presiden, boleh tidak punya TNI POLRI, tapi kita tidak boleh tidak punya petani. Karena setiap hari sejak bangun tidur produk para petanilah yang paling dicari, dari nasi, kopi, teh, sayur mayur dan lainnya,” kata Samsun.

Oleh karena itu, dirinya meminta para petani lebih semangat, apalagi dengan kedatangan IKN akan banyak permintaan yang harus diisi oleh produk pertanian, inilah potensi besar di pertanian.

“Orang tua saya petani, beliau berpesan jangan dihitung pendapatan petani itu, biaya produksi dan hasilnya tidak sesuai harapan. Bukan soal seberapa banyak dapat uangnya namun lihat keberkahan petani itu, petani itu hidup dan menghidupi, betapa mulianya petani itu,” pungkasnya.(BONNY)