SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran di Samarinda kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai terlalu terpusat di inti kota dan mengabaikan daerah-daerah pinggiran.
Dalam pernyataannya, Samri menyoroti kondisi di wilayah seperti Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang yang dinilainya tertinggal jauh, khususnya dalam aspek infrastruktur jalan, layanan kesehatan, dan transportasi umum.
“Banyak jalan di pusat kota yang sudah baik tapi tetap diperbaiki, sementara di pinggiran, jalan rusak dibiarkan bertahun-tahun,” ujarnya dalam wawancara beberapa waktu lalu.
Samri juga menyampaikan bahwa akses terhadap layanan publik di wilayah pinggiran masih sangat terbatas.
“Sebagai contoh, warga Palaran harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, sementara sarana transportasi umum yang minim membuat mobilitas harian semakin sulit,” lanjutnya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengkritisi alokasi anggaran yang lebih banyak dikucurkan untuk proyek-proyek di pusat kota. Ia menekankan bahwa dana daerah berasal dari seluruh warga Samarinda dan oleh karena itu, manfaat pembangunan seharusnya dapat dirasakan secara merata.
“Kalau seluruh warga bayar pajak, seharusnya pembangunan juga dirasakan oleh seluruh warga, bukan hanya yang tinggal di pusat kota,” tegasnya.
Samri mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera mengevaluasi arah kebijakan pembangunan agar lebih merata dan adil. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga harus mencakup akses layanan publik yang setara bagi seluruh warga.
“Pemerintah harus mengubah paradigma pembangunan. Samarinda bukan hanya pusat kota, tapi juga seluruh wilayah pinggiran yang butuh perhatian,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
