Samarinda – Sekertaris Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk lebih maksimalkan Persedian persediaan Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU) di wilayah Kota Samarinda
Menurutnya, terdapat beberapa wilayah kecamatan di Kota Samarinda yang saat ini masih minim persediaan LPJU. Seperti, Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Palaran dan Sambutan serta beberapa wilayah lainnya.
” Ya, seharusnya persediaan LPJU tidak hanya berfokus di pusat kota saja, tetapi diperlukan persediaan secara merata sehingga tingkat kejahatan ataupun kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir,” ucap Samri.
Selanjutnya, kata dia, meskipun di wilayah tersebut kendaraannya tidak seramai seperti di pusat kota, namun diperlukan langkah antisipatif sehingga keselamatan warga pengguna jalan dapat terjaga.
“Seperti jalan dari arah Mangkupalas Samarinda Seberang menuju Palaran, itu kan kelihatannya gelap sekali kalau malam,” jelasnya.
Politikus PKS ini mendorong Pemkot Samarinda melalui dinas terkait untuk memaksimalkan persediaan LPJU di kawasan pinggiran.
Sehingga, kata dia, minimnya LPJU di sejumlah ruas jalan akan berdampak pada terancamnya tingkat keselamatan warga pengguna jalan.
“Kami sebenarnya sudah mengusulkan itu waktu rapat dengan Dishub (Dinas Perhubungan). Kami minta supaya LPJU di wilayah pinggiran itu diperhatikan,” bebernya.
Dirinya mengakui, bahwa kurangnya persediaan LPJU tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran.
Oleh sebab itu, Samri mendorong dinas terkait agar dibuatkan program skala prioritas, terutama terkait penerangan jalan.
“Berharap di wilayah pinggiran seperti Samarinda Seberang ke Palaran itu prioritas banget, karena tempatnya sepi, gelap. Kalau daerah lain walaupun gelap tapi kan masih ramai. Sedangkan kalau lewat Mangkupalas ke Teluk Bajau sampai Palaran itu sudah jarang kita ketemu rumah warga, kan gelap sekali,” jelasnya.
Lanjut Samri, juga mendorong Dishub Samarinda untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan atau keuangan. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan anggaran.
“Kalau hanya mengandalkan APBD jelas tidak cukup. Ini perlu dukungan dari porsi keuangan lainnya, seperti Bantuan keuangan Provinsi atau dari pusat. Sehingga APBD kita tidak terbebani,” tutup Samri.(BONNY/ADV)
