Tenggarong – Jajaran Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara telah menyambut baik atas kunjungan Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bareskrim Polri dan LKPP Pusat di laksanakan di kantor Bupati Kutai Kartanegara (15/11/2022).
Selanjutnya Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bareskrim Polri Beserta LKPP Pusat berkunjung di kantor Kutai Kerta Negara Kalimantan Timur Kegiatan asistensi ini buka oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara H.Rendi Solihin menghadirkan seluruh kepala Bidang untuk menyampaikan informasi terkait APBD dan serapannya untuk penanggulangan dampak Covid-19.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh KBP Rudy Heru Susanto, S.H., M.H selaku Ketua Tim satgas PEN beserta rombongan, LKPP Pusat Iwan Hernawan Direktur advokasi pemerintah daerah, Tipikor Polda Kaltim, Sekda Kab.Kutai Kartanegara serta beberapa Forkopimda Kutai Kertanegara lainnya.
Perwakilan dari Bupati Kutai Kerta Negara,Wakil Bupati Kutai Kartanegara H.Rendi Solihin menyampaikan secara umum gambaran Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara dan penyerapan anggaran APBD merupakan wilayah yang potensi ekonominya berasal dari pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sehingga dampak inflasi pasca covid-19 tidak begitu dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Kemudian Sekda Kab. Kutai Kartanegara Dr.H.Sunggono,MM memaparkan penanggulangan pasa covid – 19 dan pengambilan kebijakan pasca covid – 19 yang ada di Kab. Kutai Kartanegara
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada tim satgas PEN Bareskrim Polri yang sudah jauh dari pusat untuk datang ke Kalimantan Timur Khususnya Kab.Kutai Kartanegara Kuntuk memberikan saran dan masukan.
Pemerintah Kab. Kutai Kertanegara berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh dinas dapat bekerja lebih cepat, waktu tepat dan anggaran yang tepat sasaran.
Dari hasil rapat Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara nantinya dapat bekerja lebih maksimal lagi, sesuai dengan aturan yang ada. Serta rapat iini menjadi acuan dalam bekerja secara profesional dan cepat serta tepat sasaran.
Sementara Rudy Heru Santoso menjelaskan bahwa mandat Satgas PEN mempertemukan kegiatan itu supaya tidak dilakukan korupsi maka Satgas asistensi untuk meminta data melihat serapan APBD serta memberikan solusi agar anggaran yang ada bisa segera dijalankan agar ekonomi masyarakat sekitar dapat berjalan lancar dan menghindari adanya inflasi.
Sementara itu Iwan hernawan Direktur advokasi pemerintah daerah dari LKPP RI menerangkan bahwa anggaran belanja pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri atau produk umk sesuai dengan Inpres No 2 th 2022 dengan menggunakan e-katalog lokal.
Rudy menambahkan berusaha mencegah terjadinya kejadian tindak pidana korupsi, sehingga ia bisa jamin anggaran yang dikucurkan negara tidak mubazir, tepat waktu dan tepat sasaran.(Sinta)
