Samarinda, Beri.id – Anggota DPRD Kota Samarinda menyarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Hal ini disampaikannya, sebab pada saat rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda, Satpol PP mengungkapkan keluhan mereka mengenai kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang menghambat pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurutnya, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyiapkan SDM yang diperlukan untuk kelancaran kinerja jajarannya, terutama unit-unit yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti Satpol PP.
“Jika ingin mengeluhkan itu, ya ke pimpinan mereka langsung, wali kota. Itu kan sudah tugasnya memenuhi itu. Apalagi ini bersangkutan dengan masyarakat,” katanya, (22/5/2024).
Selain masalah SDM, Anhar juga menyoroti keluhan Satpol PP terkait minimnya anggaran yang dianggap menghambat pelaksanaan tugas mereka. Ia menyatakan bahwa permasalahan anggaran kecil tidak hanya dialami oleh Satpol PP, tetapi juga oleh banyak instansi lainnya.
Anhar menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi antara Satpol PP dengan Pemerintah Kota Samarinda dan mendorong dialog terbuka dengan Wali Kota dan DPRD untuk mencari solusi terbaik.
“Semua anggaran kecil, tapi mau bagaimana lagi. Harusnya ya itu juga ke Pak Wali, kalau bisa bawa wali kota ke sini, bicara juga dengan kami,” lanjutnya.
Menurut Anhar, keterlibatan aktif dan dialog terbuka antara Satpol PP, pemerintah kota, dan DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran dan SDM dapat terpenuhi demi kelancaran tugas Satpol PP di lapangan.
(Adv/DPRD Samarinda)
