Senyum di Balik Seragam Baru: Menelisik Dampak Program ‘Gratispol’ Pemprov Kaltim Bagi Siswa dan Orang Tua

BERI.ID – Bagi Maliqa Nuur Shafa Sufiana, pagi hari ke sekolah kini terasa sedikit berbeda. Siswi SMAN 16 Samarinda ini melangkah lebih percaya diri dengan seragam putih-abu-abu melekat di pundaknya. Menariknya, kain seragam itu bukan hasil jahatan ibunya atau dibeli dari toko perlengkapan sekolah lokal, melainkan buah manis dari program pemerintah.

“Bajunya lebih adem dipakai dibanding yang saya punya sebelumnya,” ujar Maliqa sembari tersenyum.

Maliqa adalah satu dari sekitar 65 ribu siswa baru kelas 10 SMA, SMK, dan SLB di 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang merasakan langsung dampak dari program “Gratispol”. Sebuah jembatan kepedulian yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Tidak tanggung-tanggung, anggaran sebesar Rp65 miliar dari APBD Kaltim tahun 2025 digelontorkan untuk membagikan paket perlengkapan sekolah super lengkap.

Setiap siswa menerima paket bernilai pagu Rp1 juta yang berisi seragam putih abu-abu, hijab bagi siswi muslimah, tas sekolah, sepatu, topi, dasi, sabuk, hingga kaos kaki. Bagi banyak orang tua, tahun ajaran baru biasanya menjadi momen mendebarkan bagi dompet mereka. Kehadiran program ini sukses memangkas kecemasan tersebut.

Hal itu dirasakan betul oleh Satria Jibril Surya Susanto, siswa SMAN 14 Samarinda. Ia bercerita bagaimana orang tuanya bernapas lega saat deretan perlengkapan sekolah itu tiba di rumah. Apalagi, sebagian perlengkapan seperti tas dan sepatu milik Satria sebenarnya merupakan peninggalan masa SMP yang sudah usang.

“Orang tua senang banget karena saya bisa dapat tas, sepatu, sama seragam gratis. Biaya pengeluaran jadi bisa ditekan,” kenang Satria, menunjukkan sepatu barunya yang masih kinclong dan kokoh digunakan beraktivitas harian.

Meski demikian, distribusi massal puluhan ribu paket tentu tidak luput dari cerita-cerita menggelitik di lapangan. Karena bentuk dan desain sepatu serta tas dibuat seragam, para siswa sempat kebingungan membedakan barang milik mereka agar tidak tertukar di kelas.

“Kalau tas masih bisa dikasih tanda atau dekorasi biar gampang dikenali. Tapi kalau sepatu susah dibedakan karena sama semua,” seloroh Maliqa diiringi tawa. Maliqa sendiri sempat menerima seragam lengan pendek yang tidak sesuai, namun pihak sekolah dengan sigap merespons dan menukarnya dengan lengan panjang dalam hitungan minggu.

Cerita lain datang dari Christian Naek Hamonangan Tambun, siswa SMAN 16 Samarinda lainnya. Ia menerima sepatu nomor 44—sesuai pesanannya—namun ukurannya ternyata jauh lebih besar dari standar biasanya. Enggan larut dalam prosedur birokrasi pengembalian yang formal, Christian memilih jalan pintas yang solutif. “Saya cari teman sekolah yang ukuran sepatunya kekecilan, lalu kami tukaran. Akhirnya sama-sama cocok dan pas dipakai,” ceritanya renyah.

Terlepas dari dinamika ukuran tersebut, para siswa sepakat bahwa kualitas barang yang mereka terima berada di atas ekspektasi. Kualitas jempolan ini rupanya bukan kebetulan. Pemerintah Provinsi Kaltim memang sengaja memasang standar tinggi sejak awal.

Penelaah Teknis Kebijakan/PPTK Disdikbud Kaltim, Priangga, menjelaskan bahwa kualitas produk diuji secara ketat melalui laboratorium milik Kementerian Perdagangan. Pengujian bahan konveksi dilakukan langsung di Bandung, sementara tas dan sepatu diuji di pusat kerajinan Tanggulangin, Jawa Timur. Langkah ini diambil karena pabrik lokal di Kaltim belum memiliki kapasitas mesin dan SDM untuk mengejar target produksi puluhan ribu paket dalam waktu dua bulan saja.

“Kami sangat mengutamakan kualitas produk karena harapan Pak Gubernur, barang ini benar-benar terasa seperti hadiah yang berkesan bagi siswa,” jelas Priangga.

Priangga juga meluruskan bahwa angka Rp1 juta yang kerap didengar masyarakat adalah pagu anggaran, bukan nilai kontrak akhir per paket, karena pemerintah tetap mengedepankan efisiensi melalui proses Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa mengorbankan kualitas.

Hingga masa program ini berjalan mendekati akhir, Disdikbud Kaltim mencatat persentase masalah di lapangan sangatlah minim. Dari 60 ribu lebih paket yang disebar, angka retur atau pengembalian akibat salah ukuran atau kancing lepas tidak sampai 100 kasus dan seluruhnya berhasil ditangani melalui layanan after sales (garansi) selama tiga bulan.

Kini, riuh rendah proses distribusi telah berlalu. Yang tersisa di ruang-ruang kelas adalah deretan siswa yang belajar dengan nyaman, serta para orang tua yang bisa tersenyum bahagia karena beban masa depan anak-anak mereka sedikit diringankan oleh pundak negara. (Red)