Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Serius Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Rutan Samarinda Test Urine Pegawai dan Warga Binaan

Serius Cegah Penyalahgunaan Narkoba, Rutan Samarinda Test Urine Pegawai dan Warga Binaan. ©️ist

SAMARINDA – Rutan Kelas IIA Samarinda klaim bahwa jajaran pejabat dan warga binaan pemasyarakatan (WBP) negatif narkotika. Hal itu setelah dilakukan test urine dadakan. Kamis (09/06/22)

Tes urine kepada petugas dan Warga Binaan Rutan Samarinda dilakukan juga sebagai wujud Upaya meningkatkan kewaspadaan, terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) dan melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Rutan Kelas IIA Samarinda.

Karutan Samarinda, Alanta Imanuel Ketaren mengatakan, hal tersebut sengaja dilakukan mendadak. Untuk membuktikan bahwa Rutan linear dengan peraturan Kemenkumham, yakni bersih dari narkotika.

“Kami berupaya penuh untuk memerangi narkoba, diawali dulu dari petugas-petugasnya harus bersih. Agar dapat melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para WBP yang ada di dalam Rutan dengan baik,” jelas Karutan Alanta setelah menerima hasil negatif tes urine dari Poliklinik Rutan.

Menurutnya, integritas kuat yang dimiliki WBP merupakan indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan Rutan. Dimana WBP didampingi secara berkala untuk menjadi manusia yang produktif tanpa narkoba.

Kegiatan yang di pimpin langsung Kepala Rutan Samarinda, di awasi dokter dan Perawat Rutan Samarinda, Serta diikuti secara bergantian oleh 4% petugas Rutan Samarinda, baik dari Jajaran Staff maupun Penjagaan dengan jumlah total 54 WBP dan 11 orang petugas Rutan samarinda, dengan hasil keseluruhan negatif.

Alanta Imanuel Ketaren juga menjelaskan, pelaksanaan tes urine tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan dan untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba dilingkungan Rutan.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kami dalam pemberantasan Narkoba. kami tidak main-main menindak pegawai maupun WBP dalam penyalahgunaan narkoba” Ungkap pria yang akrab di sapa Alan.

Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, baik dalam dosis yang wajar, maupun yang berlebihan. Depedensi yang terjadi dapat memunculkan berbagai masalah-masalah sosial yang tak jarang, terutama kriminalitas.

Perilaku agresif seorang individu baik fisik maupun psikis menunjukkan adanya gejala kejiwaaan yang berbanding terbalik dengan kondisi normal seseorang yang seharusnya. Banyak pengguna narkoba yang tidak sadar akan perubahan dirinya dalam hal ini, dikarenakan mental yang sudah terganggu ataupun karena minimnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya narkoba sendiri, oleh karena dampak tersebut yuk mari kita jauhi narkoba ya sobat rutari.’ pungkas Alan. (Red)