Beri.id, SAMARINDA – Sejumlah petinggi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hadir dalam Rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD-P Provinsi Kaltim tahun anggaran 2019.
Akibatnya rapat yang digelar pada, Selasa (09/07/19) di Gedung D, lantai 6, DPRD Kaltim ini, tidak maksimal. Terlihat hanya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran yang hadir, sisanya TAPD Pemprov Kaltim hanya di hadiri perwakilan.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Syafruddin mengatakan, rapat terpaksa harus ditunda untuk dijadwalkan kembali. “Jadi, pembahasanya itu tidak terlalu rigid,” Katanya dengan sesal.
Tim TAPD teknis yang paham seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) enggak ada yang hadir. Plt Sekprov juga enggak ada, Pembahasanya jadi gak berisi,”lanjut Ia memaparkan.
Pria yang akrab disapa Udin ini mengungkapkan kekecewaannya, Ia menilai Pemprov main main dalam pembahasan APBD Perubahan. Menurutnya pembahasan APBD ini adalah agenda penting yang berkaitan hajat hidup masyarakat Kaltim.
Para pejabat yang berwenang dalam membuat keputusan dianggap lebih mementingkan kegiatan seremonial (penandatanganan MUO bersama Kantor Pos)
“Itu kan seremonial saja, ini kita mau membahas pendapatan daerah, belanja daerah, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi kita mau bicara soal relokasi bentaran sungai karang mumus, persoalan banjir dan segala macamnya. Penting mana penandatanganan MoU Kantor Pos dengan pembahasan APBD Perubahan?” Tanyanya
Atas hal itu, pembahasan anggaran APBD-Perubahan dijadwalkan ulang dan telah di agendakan akan berlangsung besok malam. (Jifran)
