Sesuaikan Kebutuhan Pasar, Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Sertivikasi Lulusan Vokasi

Rusman Yakub, anggota DPRD Kaltim

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub menyampaikan, provinsi Kaltim tengah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasana bidang pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan di Kaltim menurut politisi PPP itu, terbagi ke dalam beberapa kategori. Mulai yang harus dibangun baru, diperbaiki, dan ada pula yang memang harus diganti. Terutama untuk satuan pendidikan vokasi.

dprdsmd ads

Perlu persiapan matang agar hasil yang didapatkan juga maksimal. Khususnya bagi para siswa sekolah yang ke depannya akan menghadapi persaingan sengit di dunia kerja dan industri.

“Maka selalu saya sampaikan bahwa ke depan, orientasi pendidikan vokasi itu harus dilakukan pengkajian ulang atau reorientasi. Sebab, kita harus sesuaikan dengan segmentasi dan kebutuhan pasar industri,” ungkap Rusman saat ditemui awak media pada Senin (26/10/2020).

Terlebih lagi, persaingan akan semakin sengit dan jumlah pencari kerja yang diprediksi semakin membeludak. Rusman turut menegaskan bahwa semua dunia industri di masa depan akan mengacu pada era digitalisasi yang tengah berkembang dewasa ini.

Oleh sebab itu kata dia, anak-anak peserta didik kedepan harus dibekali sertifikasi keahlian. Apapun itu. Sebab ijazah itu tidak laku.

Rusman menjelaskan, kedepan, Kaltim tidak bisa sekadar memberikan ijazah kelulusan kepada siswa-siswi yang berasal dari sekolah vokasi. Sebab di masa depan, dunia industri justru membutuhkan sertifikasi keahlian. Menurutnya, ijazah tidak laku di pasar industri.

Rusman juga menyebutkan bahwa pasar industri akan segera memiliki standardisasi mutu atau ISO. Ketika berbicara soal ISO, maka yang paling dibutuhkan adalah sertifikasi keahlian. Sementara itu, lulusan pendidikan vokasi saat ini belum menjadi satu standar yang wajib.

Kecuali untuk beberapa sekolah dan bidang tertentu. Rusman pun berpendapat bahwa ke depan, lembaga sertifikasi juga harus ada di Kaltim. Bahkan jika perlu, eksistensi dari lembaga sertifikasi itu perlu didorong dari perguruan tinggi atau pihak swasta.

“Diadakannya lembaga sertifikasi itu bertujuan agar lulusan pendidikan vokasi atau pencari kerja itu betul-betul bisa tersalurkan. Padahal di Kaltim, terkenal sebagai provinsi industri bersama industri menengah ke atas yang high-technology,” lanjutnya.

Namun Rusman melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, Kaltim hanya sebagai penonton dan yang mengisi peluang kerja dan posisi strategis justru berasal dari lulusan luar yang mengantongi sertifikasi keahlian. Meskipun jika diuji secara kemampuan, bukan tidak mungkin kalau tenaga dari Kaltim sendiri yang lebih mumpuni.

(Fran)