SAMARINDA – Persoalan distribusi air bersih di Samarinda kembali menjadi sorotan, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada ketersediaan air, melainkan lemahnya jaringan distribusi yang belum merata.
“Jaringan pipa sekunder PDAM belum menjangkau banyak pemukiman, khususnya di Palaran dan Loa Janan Ilir. Jadi, bukan airnya yang kurang, tapi distribusinya yang buruk,” ujar Elnatan dalam pernyataannya, (17/05/2025).
Kondisi ini membuat sebagian warga harus mengeluarkan uang untuk membeli air dari pihak swasta, atau bahkan menggali sumur sendiri demi kebutuhan sehari-hari.
“DPRD mencatat bahwa keluhan terkait pelayanan air bersih merupakan yang paling sering diterima dari masyarakat,” jelasnya.
Namun, Elnatan juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran dan belum meratanya infrastruktur menjadi tantangan utama dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Warga sering mengeluh, tapi anggaran terbatas dan infrastruktur belum merata. Ini masalah yang harus segera diatasi,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa meskipun pihak swasta dapat membantu, tanggung jawab utama tetap berada di tangan negara.
“Air bersih harus dipandang sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah,” ungkapnya.
DPRD Samarinda, lanjut Elnatan, berkomitmen untuk terus mengawal janji Pemerintah Kota dalam mewujudkan pemerataan akses air bersih selama lima tahun ke depan. Komitmen tersebut termasuk dalam upaya penambahan anggaran dan membangun kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
“Kami akan kawal proyek ini agar pemerintah pusat dan swasta bisa berkolaborasi. Akses air bersih adalah hak dasar masyarakat, harus diwujudkan secara merata,” pungkasnya. (Adv/ DPRD Samarinda)
