BONTANG – Vaksinasi nasional merupakan program pemerintah pusat sebagai upaya menurunkan jumlah penularan Covid-19 di Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian rencananya akan mendorong pemerintah di kabupaten/kota untuk gunakan anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di masyarakat.
Merespon hal itu Sekertaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mengungkapkan jika pihak pemerintah akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin untuk masyarakat, khusus di Bontang melalui APBD.
“Instruksi dari pemerintah pusat, untuk vaksin ini kita gunakan dana APBD kita sendiri. Tidak diperjualbelikan,” ucap Sekda Bontang yang akrab disapa Iin, pada Rabu (27/1).
Ditanya soal alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin di Bontang, dirinya belum berani membeberkan jumlah anggarannya.
Dikarenakan masih dalam proses penghitungan terlebih dahulu kesiapan anggaran yang di miliki dalam APBD Bontang di tahun 2021 ini.
Rencananya Pemkot akan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan didalam Biaya Tak Terduga (BTT).
“Kita berhitung dulu, berapa sih kesiapan dana kita, dan berapa jumlah masyarakat yang akan di vaksin,” jelasnya.
Senada, Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam katakan jika dewan di Bontang tidak keberatan jika vaksin di bebankan melalui APBD.
Hanya saja, dirinya lebih menekankan pada ketersediaan vaksin secara nasional, yang mampu menopang kebutuhan di seluruh wilayah di Indonesia. Khususnya di Bontang.
“Jika masyarakat Bontang ada sebanyak dua ratus ribu orang, maka kita minta segitu. Dan kita lakukan vaksinasi masal,” tegas Andi Faiz sapaanya.
Dalam proses transaksinya nanti, ketika daerah memiliki kemampuan untuk membayar maka pemerintah di pusat dapat langsung menyediakan vaksin sesuai dengan kebutuhan di daerah.
“Jangan juga kalau sudah kita bayar, di cicil-cicil juga. Kapan terbentuk herd immunity di Bontang?,” tegasnya. (Esc)
