Sutomo Jabir Sambangi Nelayan Di Bontang, Ini Aspirasi Warga Pesisir

Reses masa sidang I DPRD Provinsi Kaltim, Sutomo Jabir mendatangi warga nelayan di daerah pesisir Bontang. (Sulaiman/beri.id)

BONTANG – Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir melaksanakan agenda reses masa sidang pertama di tahun 2021. Giliran warga Lok Tuan, Bontang Utara mendapatkan kesempatan untuk diserap aspirasinya.

Diketahui sebelumnya, Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini telah bergerilya ke dua daerah, yakni Kabupaten Kutim dan Berau. Hingga kota Bontang masuk dalam lokasi terakhir untuk disambangi. Reses tersebut, diketahui sudah dimulai seluruh anggota DPRD Kaltim mulai 17-24 Februari.

Dalam lawatannya ke Kota Bontang, tepatnya pada warga Jalan Kapal Veri RT 7, Sutomo Jabir mengaku banyak mendapatkan aspirasi warga yang meminta agar mendapatkan kesempatan uuntuk dapat memajukan UMKM melalui hasil tangkapan ikan nelayan di sekitar Lok Tuan.

Selain itu, didapatkan juga warga yang meminta agar segera dibuatkan fasilitas pendingin ikan seperti yang berada di Pangkalan Penumpukan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Bontang Utara.

Kemudian peningkatan fasilitas keamanan berupa pengadaan kamera pengawas atau CCTv di sekitar lokasi kediaman warga, juga masuk dalam aspirasi yang disampaikan. Dan juga program rehab rumah kumuh.

“Ini semua memang layak untuk harus ada di dalam masyarakat perkotaan, apalagi rata-rata memang disini berprofesi sebagai nelayan,” kata Sutomo Jabir, saat ditemui awak media, usai gelaran resesnya. Rabu (24/2) sore lalu.

Kesemua aspirasi warga tersebut dapat terealisasikan. Hanya saja, tergantung dari komunikasi yang terbangun nantinya antara DPRD Provinsi dengan pemerintah di Kota Bontang.

Seperti halnya, pembangunan PPI di tanjung limau yang rencananya akan dilengkapi dengan pendingin ikan. Yang sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan di tahun 2020. Sehingga tinggal menunggu realisasi.

“PPI Tanjung Limau sudah tinggal menunggu pengerjaan saja, yang jelas sudah termasuk di dalamnya pendingin ikan. Karena program seperti ini tidak bisa semua anggaran yang dipakai menggunakan APBD provinsi, tapi juga di bantu keuangan kabupaten/kota,” terangnya.

Kemudian terkait bantuan UMKM, Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini mendorong agar warga segera membuat kelompok yang berkonsentrasi pada pengembangan hasil produk UMKM.

“Warga juga bisa inisiatif untuk membuat kelompok UMKM, seperti kelompok penjahit,” tandasnya. (Adv/Esc)

kpukukarads