BERI.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, mengakui bahwa program pembagian seragam gratis belum bisa menjangkau seluruh siswa secara maksimal pada tahun 2025 ini.
Hal ini menjawab aduan yang masih mencuat di lapangan, terutama dari wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu (Mahulu), yang melaporkan praktik penarikan biaya seragam oleh pihak sekolah.
“Memang tahun 2024 lalu sekolah-sekolah sudah memesan seragam secara mandiri, dan stok itu masih digunakan. Sementara di sisi lain, anggaran seragam tahun 2025 memang belum bisa meng-cover semua siswa secara penuh,” jelas Armin, Kamis (11/7/2025).
Dijelaskan Armin, anggaran pengadaan seragam tahun ini diprioritaskan untuk siswa kelas 10, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Bantuan yang diberikan berupa satu baju putih abu-abu, satu tas, dan sepasang sepatu. Total nilai anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp65 miliar, dengan proyeksi penerima manfaat sekitar 60.000 siswa di seluruh Kalimantan Timur.
Namun dalam praktiknya, keterbatasan distribusi ini menimbulkan celah yang dimanfaatkan sebagian sekolah untuk menarik biaya seragam ke orang tua siswa.
Bahkan, berdasarkan aduan yang masuk kepada pihaknya, ada sekolah yang mematok harga dalam bentuk paket seragam tanpa opsi bagi orang tua yang kesulitan membayar.
“Kami sudah sampaikan ke sekolah, jangan sampai memberatkan orang tua. Kalau pun belum bisa dibantu sepenuhnya oleh provinsi, sekolah seharusnya tidak langsung menawarkan harga seragam dalam bentuk paket,” paparnya.
Ia menambahkan, pola ini perlu diubah total pada tahun 2026.
Disdikbud Kaltim telah menyiapkan langkah untuk menerbitkan surat edaran yang melarang semua bentuk pungutan biaya seragam, karena pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan seragam siswa sudah disediakan secara menyeluruh melalui anggaran resmi.
“Nanti tahun 2026 kita akan buat surat edaran, bahwa tidak ada lagi sekolah yang memungut biaya seragam. Kita pastikan pengadaannya kita siapkan langsung,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih muncul terkait teknis produksi dan distribusi. Armin mengakui bahwa hingga saat ini, belum ada kepastian apakah seragam akan diproduksi di dalam wilayah Kalimantan Timur atau di luar daerah. Hal tersebut masih dalam tahap pembahasan internal.
“Produksinya masih kami bahas, belum bisa dipastikan dilakukan di dalam provinsi atau luar,” pungkasnya. (lis)
