Beri.id, SAMARINDA – Mau tunggu berapa korban lagi..? Begitulah salah satu tulisan pada sebuah poster yang menjadi pajangan di panggung rakyat yang digelar oleh Komite Lawan Perusak Lingkungan (Koran) pada, Jumat (05/07/19) di depan kantor Gubernur Kaltim.
Dengan selembar kertas, mereka mengurai kecemasan akan lubang tambang batu bara yang terus mengintai nyawa penduduk.
Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2018 tercatat, Kaltim memiliki 1.735 lubang tambang tersebar diseluruh Kabupaten Kota, sebagian diantaranya terletak tidak jauh dari permukiman warga.
Hingga kini korban Meninggal pada lubang bekas galian tambang tanpa reklamasi pasca tambang sudah mencapai 35 orang, Koran’ mempertanyakan soal ini. “mau tunggu korban ke berapa lagi baru Pemerintah Provinsi Kaltim bertindak,?” Papar Aswin, Humas Aksi bertanya.
Aswin mengatakan, kegiatan hari ini merupakan respon terhadap aktifitas pertambangan secara ugal ugalan di Kalimantan Timur.
Pekan lalu, Samarinda kembali dihebohkan dengan dugaan kecelakaan kerja, meningalnya dua Karyawan perusahaan tambang Batu bara tertimbun longsor bersama dua alat berat yang di kemudinya.
“Selama tidak ada sikap tegas mencabut ijin perusahaan, masalah masalah serupa akan terus muncul,” kata Aswin
Menagih Janji Pemprov Kaltim.
Natasya (10) merenggut nyawa pada bekas galian tambang bulan Mei lalu, di Kecamatan Palaran, Samarinda. Tragedi yang sama terus berlanjut, Ahmad Setiawan (10) menjadi korban ke 35 dilubang maut bekas galian tambang, data itu tercatat sejak delapan tahun terakhir.
Aswin mengatakan, bertambahnya korban jiwa menunjukan ke tidak mampunya pemerintah ketika berhadapan dengan pengusaha, tercatat hingga kini pelaku usaha batu bara belum ada satupun yang di adili.
Aksi yang digelar dengan parade music, teatrikal hingga orasi politik ini juga untuk menagih janji Pemprov Kaltim, sebelum meninggalnya dua korban terakhir, Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, pernah menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi korban jiwa di bekas galian tambang.
“Nyatanya dengan waktu yang berdekatan, sudah dua lagi korban jiwa, Kami datang mau menagih janji itu,” kata Aswin.
Dodi salah satu orator perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kota Samarinda mempertegas hal itu, menurutnya jika tanpa reklamasi itu terus dibiarkan bisa dipastikan dampak akibat industri ekstraktif ini akan terus meluas.
Disebutnya bahwa dengan masuknya tambang mulai merengut lahan pertanian, meningkatnya konflik agraria.
“Kami WARNING..!, jika kemudian pemerintah tidak menyelesaikan ini lebih baik berhenti ketimbang mengumbar argumentasi yang mengecewakan,” terang Dodi dengan lantang.
Menebar Harapan, Minim Solusi
Abdul Muis, Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Tara menyampaikan, sejak tahun 2017 masih Gubernur Awang Faroek Ishak, Pemprov Kaltim selalu menebar janji dan harapan, muncul bak pemberi obat yang akan menyelesaikan persoalan korban di lobang tambang.
“Dulu mereka membentuk Satgas Tambang, namun sekarang tak ada lagi kabarnya, tapi korban jiwa tetus bertambah,” bebernya
Harapan yang sama juga datang Pemkot Samarinda, Kata Muis ,” hingga akhirnya Satgas itu dibubarkan, sepertinya itu dibuat hanya sebagai candaan,” sebutnya lanjut.
Kekecewaan lain datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Fisip Unmul, Dandino menyebutkan, seolah Pemprov membiarkan persoalan ini tanpa ada solusi.
Pada korban ke 35, dinas ESDM Kaltim menyebutkan bahwa meningalnya anak itu karena kelalaian orang tua yang tidak menjaga anaknya, sebelumnya Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan bahwa itu sudah nasibnya Meningal di lubang tambang,
“Respon dengan nada kasian, kita pikir itu bukanlah solusi, Apakah kemudian kita harus menunggu sampai kepada korban selanjutnya lagi, 35 itu bukan sekedar angka tetapi itu adalah nyawa manusia,” imbuhnya (Jifran)
