KUKAR – Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim (LBH-MK) menyoroti dugaan praktik illegal meaning atau tambang illegal yang ada di Kutai Kartanegara (Kukar).
Tepatnya ditenggarong seberang, masih berkeliaran mengunakan jalur dua, di jalan poros Tenggarong – Samarinda. Truk roda enam yang berkeliaran tengah malam diduga merupakan aktifitas hauling (angkutan) batubara menggunakan jalan umum masyarakat.
“Semalam, kami terus melihat adanya hauling (angkutan) batubara menggunakan truk roda enam masih terus berseliweran di jalan poros semenisasi Tenggarong – Samarinda,” kata Fajrianur ketua LBH-MK, Saat dikonfirmasi pada, Sabtu (6/4/19)
Ia mengaku, pihaknya terus memantau aktifitas tambang ilegal itu, bahkan disebutnya telah menyuruh rekanya untuk mengabadikan aktifitas tambang ilegal berupa video.
Fajrin juga menyayangkan sikap aparat keamanan seolah membiarkan aktifitas tambang ilegal, yang bahkan nampak terlihat beraktivitas secara terang terangan. Dirinya pun menyebut aparat keamanan terkesan tebang pilih dalam penegakan hukum.
Diketahui sebelumnya, LBH-MK juga mendampingi kliennya berinisial DA telah diamankan Polres Kukar, DA ditahan karena dugaan melakukan penambangan ilegal.
“Kami menyayangkan aparat keamanan tebang pilih dalam penangan tambang ilegal, klien kami sudah diamankan namun disisi lain membiarkan yang lain untuk beroperasi ” kata Fajrin
Sebelumnya Hal ini juga telah disorot oleh Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Mereka menilai soal tambang illegal dimungkinkan banyak sindikat yang bermain.
Pasalnya Permahi telah melayangkan surat untuk melakukan aksi demonstrasi rencananya akan digelar pada Selasa tangal 9 April, esok.
Pada aksi nanti, Permahi meminta agar penambangan illegal segara dihentikan dan meminta kepada Kepolisian untuk memeriksa seluruh orang yang terlibat baik oknum perusahaan pemilik Ijin Usaha Produksi (IUP),bahkan Permahi mengklaim telah memiliki dokumen bukti bukti para sindikat yang beckup para penambang ilegal.
“sekaligus akan menyampaikan data-data siapa saja yang diduga terkait dengan sindikat penambangan ilegal ini setelah itu kami akan bawa ke KPK dan Satgas Saber Pungli di Jakarta”, tegas Abdul Rahim ketua Permahi Samarinda. (Fran)
