Beri.id, SAMARINDA– Rencana pemberlakuan tarif toll Balikpapan-Samarinda (Balsam) menjadi sorotan anggota DPRD Kaltim, Achmed Reza Pahlevi.
Menurut Reza, bila ada rasa keberatan masyarakat adanya tarif toll merupakan hal yang wajar karena dalam pembangunanya, selain mengunakan dana APBN juga menggunakan dana APBD.
“Wajarlah masyarakat menuntut, penentuan tarif nantinya haruslah menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat,”kata Reza, Minggu (9/2/2020).
Anggota komisi II DPRD Kaltim ini juga menyampaikan bahwa sejumlah masyarakat yanh berada disekitar jalan tol ganti rugi lahan belum terselesaikan.
Dijelaskannya bahwa Keluhan itu ia terima saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Samboja, tepatnya di Kelurahan Sungai Merdeka.
“Itu menjadi catatan. Pihak jasa marga, PT. WiKA, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga harus segera menyelesaikan itu. Untuk tarif intinya disesuaikan sama masyarakat,” ucapnya.
Menurut Reza, penentuan tarif harus mengutamakan dampak yang dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat. Dalam hal ini harus melihat kondisi real dimasyarakat.
“Kalau tarifnya mahal dan membebani, lihat dampaknya ke masyarakat,”kata dia.
Reza menyatakan ada potensi untuk bagi hasil jika tarif tol sudah benar-benar ditentukan dan diberlakukan.
“Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena kan itu ada perjanjiannya, kalau tidak salah 30 tahun. Itu sangat merugikan juga, kalau bisa direvisi lah perjanjian itu, terlalu lama. Sepertinya ada kajian teknis yang akan merevisi itu,” pungkasnya.
(Fran)
