Samarinda – Dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, Dinas Pendidikan, dan Tim Reaksi Cepat (TRC), (04/03/ 2025).
Pertemuan ini membahas strategi optimalisasi pelatihan vokasi guna meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa tingginya angka pengangguran di Samarinda memerlukan solusi konkret. Ia menyebutkan, pelatihan vokasi menjadi salah satu strategi utama yang diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kami ingin mendorong pemerintah kota melalui OPD terkait untuk bekerja sama dengan BPVP Samarinda dalam membuat MOU. Dengan demikian, program pelatihan bisa lebih luas menjangkau masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Puji Astuti menyoroti peran penting pelatihan vokasi dalam mengatasi kemiskinan, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini bisa menjadi modal bagi mereka untuk mandiri secara ekonomi.
“Usia berapa pun, dengan atau tanpa ijazah, mereka tetap bisa dilatih dan memperoleh keterampilan, meski kuotanya masih terbatas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahyana, menjelaskan bahwa akses informasi terkait pelatihan dapat diperoleh melalui media sosial resmi BPVP Samarinda. Ia juga menegaskan bahwa proses pendaftaran dibuat mudah tanpa memerlukan banyak dokumen.
“Cukup mendaftar melalui ponsel dengan mengisi data diri, termasuk NIK dan nomor HP yang aktif. Tidak ada batasan usia atau latar belakang pendidikan,” kata Eka.
Program pelatihan ini terbuka bagi semua kalangan, termasuk lulusan SD dan SMP. Proses seleksi dilakukan melalui tes tertulis dan wawancara, dengan jumlah peserta dalam satu kelas dibatasi maksimal 16 orang untuk memastikan efektivitas pembelajaran.
“Kami menerapkan sistem inklusif, sehingga peserta dengan berbagai latar belakang dapat belajar bersama dan mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
