SAMARINDA – Unjuk rasa mahasiswa Kaltim menolak UU Cipta Kerja kembali dilangsungkan pada Rabu siang, 21 Oktober 2020.
Aksi ini merupakan yang kelima kali sejak demo pertama pada 6 Maret 2020 lalu. Setelah disahkan UU tersebut.
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kaltim mendesak pemerintah provinsi Kaltim untuk menolak UU Cipta Kerja.
Mereka menganggap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law itu tak berpihak kepada rakyat.
Tak berselang lama, Setelah beberapa jam, sekitar pukul 15.50 Wita, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhirnya turun menemui para demonstran.
Meski tak menyatakan sikap turut menolak UU Cipta Kerja, Hadi menjamin bakal menyampaikan permintaan mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami sudah menerima aspirasi teman-teman mahasiswa, dan pasal-pasal yang perlu dikritisi pada pemerintah pusat. Sepenuhnya kami sampaikan,”kata Hadi Mulyadi dihadapan ratusan mahasiswa.
Lebih lanjut Hadi menyampaikan, peluang untuk berubah itu (UU Cipta Kerja) masih bisa dilakukan. Selama dilakukan secara konstruktif, tidak anarkis dan disampaikan secara baik.
Olehnya itu dirinya memastikan. Tanpa mereka kurangi akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pusat.
Langkah itu dirinya yakinkan dengan membacakan draf yang telah disiapkan Pemprov Kaltim perihal penyampaian aspirasi mahasiswa Mahakam kepada presiden Republik Indonesia.(Fran)
