Temukan Kesepakatan Soal Lahan, DPRD Segera Selesaikan Banjir Loktuan

Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina

BONTANG – Komisi DPRD Bontang lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam membahas penyelesaian penanggulangan banjir di kelurahan Lok Tuan, Bontang Utara.

Dalam rapat yang dihadiri Anggota Komisi III, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, PT. KIE, perwakilan Camat Bontang Utara, Lurah Lok Tuan, ketua RT. 51 dan 58, dan warga, berjalan dengan menemukan kesepakatan penanggulangan banjir.

Saat ditemui usai RDP, Amir Tosina mengatakan bahwa telah mendapatkan kesepakatan dengan pihak-pihak yang hadir. Utamanya terkait kesiapan warga untuk memberikan lahannya untuk pembangunan drainase.

“Begitu pun KIE, walaupun belum sepenuhnya mengatakan. Tapi mereka siap, artinya ada sinyal kepada kita,” ucap Ketua Komisi III, kepada awak media, di depan ruang rapat 2, kantor DPRD Bontang, pada Senin (9/11) sore.

Baca Juga :  Kapal Wisata Mulai Menggeliat, DPRD Kaltim Desak Pemprov Tingkatkan PAD Dari Pariwisata

Legalitas hukumnya pun sudah jelas. Hanya saja tetap harus dikawal oleh dinas PUPR dan Perkimtan.

“Kami dari Komisi III tinggal menunggu keluruhan untuk memfasilitasi, dan catatan itu akan kami tunggu sesuai dengan pernyataan di tiga pihak,” jelasnya.

PT. KIE yang wilayahnya kerjanya berdekatan dengan lokasi banjir di Loktuan, dikatakan Amir Tosina pihak perusahaan bersiap untuk memberikan jalan dalam upaya penyelesaian persoalan banjir yang terjadi sejak beberapa tahun kebelakang.

“Perusahaan siap memberikan CSR-nya,” lanjut Amir Tosina.

Baca Juga :  PT. EUP Mangkir, DPRD Bontang Minta Pertanggung Jawaban Atas Rusaknya Budidaya Rumput Laut Milik Nelayan

Perihal pinjam pakai lokasi, pihaknya menekankan kepada perusahaan untuk membangun komitmen dengan dinas terkait. Agar kedepan tidak diganggu oleh perusahaan, ketika komitmen tersebut telah terbangun.

“Dalam perjanjian itu harus tertera, ketika sudah dalam status pinjam pakai. Diminta untuk perusahaan tidak mengganggu kedepannya,” tandas Amir. (Adv/Esc)

Report

What do you think?

Komisi II Pertanyakan Status Kelola Berbas, Bapelitbang Pastikan Wilayah Bontang

DPRD Kaltim Minta Usulan MYC Pada APBD 2021 Ditunda Dulu