SAMARINDA – Pemeriksaan di tubuh penyelenggara pemilihan umum Kalimatan timur dan Kabupaten Mahakam Ulu, masih di teruskan masif oleh Kejari Kutai Barat. Setelah kemarin memeriksan Ketua KPU Kaltim Taufik dan Komisioner KPU Viko, Kamis (27/9) Kejari Kubar lanjut memeriksa tiga komisioner lainnya.
Syamsul Hadi, Rudiansyah serta Ida Farida di periksa sebagai saksi, dimulai dari pukul 10.00 pagi waktu setempat hingga pukul 18.00. Pemeriksaan tiga komisioner ini berbarengan dengan diperiksanya sekertaris KPU Mahakam Ulu, Surang. Sekertaris ini sudah di periksan selama tiga hari berturut-turut oleh penyidik Kejari Kutai Barat.
Hal ini di benarkan oleh Indra Kasi Pidsus Kejari Kubar. Pasalnya pemeriksanaan di dasari tidak ada pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut. “benar kami telah memeriksa tiga orang komisoner KPU Kaltim. Semua nya koperatif, kami melakukan pemeriksaan dari jam 10.00 pagi hingga pukul 06.00 sore tadi baru selesai,” pungkas Indra.
Lanjut nya, pemeriksaan berturut-turut dilakukan terhadap sekertaris KPU Mahulu, dikarenakan sekertaris berperan atas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas dana hibah kegiatan pilkada 2015 lalu.
Kejari Kubar masih terus akan mendalami peyidikan ini, “Kami masih telusuri apakah ada yang fiktif dalam kegiatan-kegiatan itu.” Jelas Kasi Pidsus Kejari Kubar.
Beritainspirasi.info, berhasil mengkorfirmasi kesalah satu komisioner KPU Kaltim. Viko Januardy Komisinoer divisi hukum ini mengakui diri nya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dipersoalan dana hibah ini. Saat dimintai keterangan terkait pemeriksaan Viko menjelaskan bahwa pertanyaan yang di ajukan seputar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) KPU Kaltim dan KPU Mahakam Ulu.
“Ya seputar Tupoksi KPU, juga tentang pelaksanaan Pilkada 2015 di Mahulu, Seputar itu,” ucap Viko.
Lanjutnya, ‘Kita’ (semua komisioner) menjawab sesuai apa yang ada dalam peraturan Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan peraturan lainnya.
Menurut pengamatan Herdiansyah Hamzah, Dosen Hukum Universitas Mulawarman. Proses ini masih tahan penyelidikan. Jadi penyidik masih mencari apakah benar ada tindak pidana atau tidak, hal itu pun mesti selaras dengan saksi-saksi dan bukti laporannya.
“Benar artinya pemeriksaan itu, jika laporan pertanggung jawabannya belum disampaikan ke Kepala Daerah. Setau saya aturannya, paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Jadi jika itu hibah 2015, berarti LPJ harusnya masuk 10 Januari 2016,” Jelas Kastro.
Terkait pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, hal ini sudah diatur pemerintah dalam Permendagri Nomor 32/2011, Tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial. Khusus nya dalam Pasal 19 dalam Permendagri ini berbunyi;
Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: a. laporan penggunaan hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
Ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Ayat (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan. (Red)
