Tiga Raperda Tentang Retribusi Daerah Masuk Tahap Konsultasi Akhir

Komisi II DPRD Kaltim Kaltim konsultasi akhir tentang tiga Raperda retribusi daerah pada Kemendagri (foto: Istimewa)

SAMARINDA – Setelah melakukan uji publik pada 17 November lalu, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) garapan DPRD Kaltim tentang retribusi daerah, kini masuk tahap konsultasi akhir.

Konsultasi tersebut dilakukan DPRD Kaltim pada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka penyelesaian ke tiga Raperda itu pada, Kamis (03/12).

Konsultasi ini dilakukan setelah tiga Raperda garapan DPRD Kaltim ini menyelesaikan uji publik pada 17 November lalu.

Tiga Raperda tersebut diantaranya, Perda Retribusi Jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perijinan tertentu

Baca Juga :  Singkronisasi RTRW Sambut Pemindahan IKN, DPRD Sulsel Kuker ke DPRD Kaltim

“Pada kesempatan ini juga diserahkan 3 Raperda yang sudah selesai dibahas antara Pemprov dan DPRD Kaltim,”kata Sutomo Jabir, anggota komisi II DPRD Kaltim saat dikonfirmasi, Kamis (3/12) melalui aplikasi whatsAap.

Adanya Raperda tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena ada landasan hukum dalam melakukan pungutan.

Dengan demikian, politisi PKB ini berharap secepatnya mendapatkan hasil evaluasi dari Kemendagri, supaya Raperda itu segera disahkan menjadi Perda.

Adanya Perda itu akan menjadi pijakan hukum untuk melakukan pemungutan pajak terutama untuk obyek pajak baru yang belum diatur pada perda sebelumnya.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Sambut Baik Rencana Pusat Pindahkan Ibukota ke Provinsi Luar Jawa

Sementara perwakilan dari Kemendagri kata dia, pihak Kementerian berjanji dalam waktu dekat akan mengirimkan hasil evaluasi akhir ke Kaltim.

“Akan secepatnya mengirimkan hasil evaluasi setelah pihak Kemendagri konsultasi ke kementerian keuangan karena Perda ini harus terkait dengan kementerian keuangan,” paparnya.

Sejumlah anggota komisi II DPRD Kaltim yang datang saat konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri yakni Bagus Susestyo, Sutomo Jabir, Puji Hartadi dan Safuad. (Adv/Fran) 

What do you think?

Buka Layanan Rekam E-KTP, Disdukcapil Pastikan Instruksi Dari Mendagri

PBB Buka Ruang Negara Lakukan Riset Ganja Medis