Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti pentingnya regulasi pembangunan ketahanan keluarga sebagai fokus utama Komisi IV DPRD, khususnya dalam menghadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Hal ini disampaikannya saat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengadakan uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Gedung I-LAB Universitas Mulawarman pada Selasa, 14 Mei 2024.
Acara ini merupakan langkah penting dalam membangun ketahanan keluarga di Samarinda.
Sri Puji Astuti menyoroti berbagai permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan utama, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan.
“Kita tegaskan regulasi pembangunan ketahanan keluarga menjadi fokus penting di Komisi IV DPRD, terutama dalam menghadapi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing,” jelasnya.
Diskusi dalam acara tersebut menyoroti data yang diperoleh selama Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja, yang menunjukkan adanya masalah sosial yang belum tercatat dengan baik.
Salah satu penyebab signifikan kemiskinan di Samarinda adalah tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), misalnya masalah seperti kekurangan gizi, stunting, dan tingginya angka perceraian juga membutuhkan tindakan konkret.
“Hal seperti kekurangan gizi, stunting, dan tingginya angka perceraian menunjukkan perlunya tindakan konkret,” lanjutnya.
Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa meskipun sanitasi mulai membaik, kasus diare masih tinggi, dan pengetahuan tentang gizi di masyarakat masih minim. Tingginya angka perceraian juga terkait dengan kurangnya penghulu yang bersertifikasi, yang menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor.
“Saya menegaskan bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan kunci utama dalam mengatasi berbagai masalah tersebut,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama mitra kerja berkomitmen untuk mencari solusi dan mengimplementasikan Raperda ini demi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Samarinda.
“Jadi, diharapkan berbagai masalah sosial yang ada dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Samarinda)
