Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono menginginkan Pemerintah Provinsi untuk terus ikut terlibat langsung dalam mengoptimalkan potensi bisnis yang bisa digarap dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim melalui Perusda.
“Ya, dengan terlibat langsung Pemprov Kaltim, artinya bisa andil bagian dan bisa mendapatkan PAD yang riil,” ucap Nidya Listiyono di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (3/01/2023).
Selain itu, kata Nidya, dari Komisi II DPRD Kaltim mengusulkan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) untuk Pengelolaan Alur Sungai Mahakam.
Sehingga dengan mengusulkannya perda tersebut Pemprov Kaltim bertanggung jawab langsung serta punya andil dalam pengelolaannya dan bisa mendapatkan dalam PAD yang riil.
Dia menyebut bahwa terkait pemeliharaan aset, yakni aset yang dibangun di Kaltim, walaupun dikelola langsung oleh pusat, akan tetapi secara bisnis kegiatan tersebut bisa dikerjasamakan dengan Pemprov yang mestinya ikut terlibat langsung.
“Terkait pemeliharaan aset, berharap Pemprov bisa ikut terlibat langsung, misalnya sejumlah jembatan yang terbentang di atas Sungai Mahakam,” katanya.
Selanjutnya, Nidya juga menegaskan, Perusda PT Melati Bhakti Satya (MBS) dengan PT Pelindo bisa ikut andil dalam pengelolaan potensi Sungai Mahakam dalam pengaturan pandu di Jembatan Kembar Mahakam dan jembatan Mahulu.
Oleh Sebab itu, Komisi II DPRD Kaltim untuk terus mendorong Pemprov Kaltim ikut terlibat langsung dalam mengoptimalkan potensi bisnis yang bisa digarap dalam rangka peningkatan PAD Kaltim melalui Perusda.
“Jadi, ini ada kaitannya dalam menyongsong IKN. Sudah banyak orang membangun pelabuhan, seperti terminal khusus di Sungai Mahakam, berharap Pemprov bisa membangun pelabuhan, agar tidak menjadi penonton,” pungkasnya.(BONNY)
