Beri.Id, JAKARTA– Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pemindahan Ibukota Negara (IKN) yang baru. IKN akan pindah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
IKN yang baru ini berada di sebagian wilayah Kutai Kartanegara (KUKAR) dan sebagian Penajam Paser Utara (PPU).
Rencana pemindahan IKN ini juga mendapat respon dan dukungan dari Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Bachtiar Ravenala.
Pria yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Konstruksi dan Infrastruktur Indonesia (YAKIN), mendukung rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan.
“Pemindahan Ibukota ini sudah tepat, karena sejak zaman Soekarno sudah digagas, sehingga bisa memudahkan untuk mengatur pemerintahan,” ujarnya kepada media yang tergabung di IMO-Indonesia, Senin 26/08/2019 di Jakarta.
Bachtiar juga berharap bahwasanya gagasan tersebut dalam pelaksanaannya untuk disegerakan. pasalnya Kota Jakarta saat ini bebannya sudah terlalu berat, polusi dan kemacetan tercampur dengan IbuKota yang juga sebagai pusat bisnis.
Terkait pemindahan IKN juga pernah dilakukan beberapa negara lain, berkaca dari itu, dirinya menilai dapat membuat percepatan pembangunan dan penyerapan tenaga kerja.
“tentunya dengan sesuatu yang baru akan memberikan keuntungan kepada kita untuk dapat membuat peta jalan yang lebih baik disegala sektor, dan hal tersebut tentu saja dapat membuat negara kita dapat bersaing dalam industri 4.0 dengan negara lainnya,” paparnya.
Lebih lanjut Bachtiar juga menambahkan, LPJKN siap membantu membangun Ibukota baru. Peran swasta juga harus dimaksimalkan, di lokasi pemindahan ibu kota kementerian bisa satu cluster dengan perumahan karyawan.
Hal tersebut bisa menjadi satu trobosan dalam birokrasi sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan yang sedang terjadi di jakarta saat ini.
“Adapun pembangunan Ibukota dan istana yang baru dapat juga dibangun dengan konsep berbasis wisata yang akan menjadi nilai tambah dalam berbagai aspek,” Tuturnya.
Pihaknya ( LPJKN dan YAKIN -red) berharap, untuk infrastruktur TKDN harus diatas 40 persen. Semua bahan-bahan untuk membangun Ibukota baru TKDN dari dalam negeri.
“Sebagaimana kita saksikan bersama dalam berbagai tayangan baik TV dan Media lainnya Menteri Bappenas mengatakan bahwa sumber pembangunan tersebut selain dari APBN juga bisa didukung swasta, hal tersebut tentunya dapat menjadi peluang bagi industri konstruksi dan mitranya ( kontraktor -red ) dengan kualifikasi yang berjenjang untuk dapat turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktuk tersebut, pungkas Bachtiar,”Tutupnya. (Fran/IMO-Indonesia)
