SAMARINDA – Aliansi masyarakat Kaltim cinta NKRI gelar aksi damai depan Polresta kota Samarinda pada, Senin (10/09) waktu siang.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap deklarasi hastag 2019 ganti Presiden di kota tepian, rencananya akan dilaksanakan (17/09) mendatang.
Tambrin korlap aksi mengungkapkan, munculnya gerakan 2019 Presiden selalu menjadikan polemik di masyarakat seperti yang terjadi pada daerah lain.
Tidak mau terjadi kisruh hingga saling hujat di Samarinda antara dua kubu pro dan kontak, puluhan masyrakat ini langsung meminta Kapolres Samarinda untuk menghentikan acara Deklarasi
“Kami ingin Kaltim yang heterogen ini selalu kondusif, Samarinda selalu damai sejak dulu. Jangan sampai kemudian timbul perpecahan karena persoalan ini,” ucapnya saat ditemui usai aksi
Menurutnya agenda deklarasi 2019 ganti presiden juga selalu dengan ujaran kebencian di kala orasi, lebih lagi Ia menyebut agenda itu juga sudah ditunggangi dengan ormas terlarang yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Dan kita tau bahwa agenda itu ditunggangi HTI, jelas itu adalah salah satu ormas terlarang di Indonesia. Ganti sistem misalnya, tidak lain itu mau mengganti bentuk pemerintahan,” Jelasnya.
Sedikitnya puluhan masyrakat tergabung dalam aksi ini, orasi dilakukan secara bergantian melaui pengeras suara. Aksi ini juga dikawal ketat aparat kepolisian.
Sementara itu, Sebelum membubarkan diri peserta aksi menyempatkan diri membacakan hingga menyerahkan tuntutannya kepada Kapolres Samarinda.
Dikonfirmasi apakah akan melakukan penghadangan jika deklarasi itu dipaksakan terjadi, dirinya menyebut akan menunggu langkah kepolisian. Disebutnya Kalau juga masih di ijinkan maka akan berkoordinasi kepada rekan rekan yang punya ke inginan yang sama.
Ditempat yang sama Kapolresta Samarinda Kombes Pol Vendra Riviyanto menilai aksi ini merupakan wujud dan tanggapan sebagian masyarakat kota Samarinda yang ingin kota tetap aman dan kondusif.
Mengenai di ijinkan atau tidak, Dirinya menyebut masih melihat perkembangan informasi, ditambah dengan munculnya kelompok masyarakat yang tidak sependapat dengan deklarasi hastag itu.
“Mengenai upaya pencegahan saya pikir itu teknis tapi paling tidak kita coba mengurai dari masing masing kelompok pro maupun kontra ,” pungkasnya. (Fran)
