BERI.ID – Di tengah tingginya antusiasme pendaftar, Tim Pengarah Pengelola Pendidikan Gratispol (TP2G) mulai memetakan persoalan nyata yang menghambat percepatan pencairan bantuan.
Pengarah TP2G, Zulkarnaen, dalam penjelasan resminya menegaskan bahwa tim bekerja untuk memastikan seluruh proses berjalan taat aturan, transparan, dan tepat sasaran.
Ia membeberkan bahwa tugas TP2G bukan hanya mengawal teknis, tetapi menerjemahkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Gratispol menjadi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dapat diberlakukan di seluruh perguruan tinggi.
“Mandat utama kami adalah memastikan Gratispol berjalan sesuai koridor. Pergub kami turunkan ke juknis, lalu menjadi standar operasional. Prinsipnya, semua warga Kaltim berhak mengakses pendidikan tanpa hambatan,” ujarnya, dalam dialog publik memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Arusbawah.co, di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).
Zulkarnaen menegaskan bahwa semangat pemerataan menjadi fondasi program ini.
Data yang ia sampaikan menunjukkan urgensinya: tingkat partisipasi pendidikan tinggi Kaltim baru menyentuh 40 persen, jauh dari ideal jika dibandingkan dengan provinsi lain.
“Harapannya, Gratispol mendorong lonjakan angka partisipasi. Karena itu kami buat sistem serba digital, supaya semua orang bisa mengikuti prosesnya secara terbuka,” katanya.
Salah satu syarat utama peserta, yakni KTP dan kartu keluarga minimal tiga tahun berdomisili di Kaltim, saat ini sedang dipastikan lewat verifikasi Dukcapil.
Verifikator lapangan, menurut Zulkarnaen, bekerja serentak untuk memastikan tidak ada data ganda maupun ketidakcocokan data kependudukan.
Namun, di balik mekanisme yang sudah dibangun, TP2G menemukan fakta yang menjadi kendala besar. Dari 51.000 pendaftar hanya 19.100 yang dinyatakan lolos dan lengkap.
Sementara itu, sekitar 25.000 lainnya baru sampai tahap finalisasi, menunggu diverifikasi oleh tim verifikator dan divalidasi Dukcapil.
Adapun sisanya, puluhan ribu pendaftar lain sudah mengisi data, tetapi tidak melakukan submit, sehingga tidak dapat diproses sama sekali.
“Ini masalah terbesar. Banyak mahasiswa mengira kampus sudah mengurus semuanya, jadi mereka tidak merasa perlu menekan tombol submit. Padahal pertanggungjawabannya tetap per orang. Tanpa submit, tidak bisa dibayarkan,” jelas Zulkarnaen.
TP2G, kata dia, sudah mengoperasikan call center berisi enam petugas untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masalah teknis.
Kendala inilah yang menyebabkan pencairan tahap pertama, sebesar Rp44 miliar untuk tujuh PTN, belum sepenuhnya tuntas. Banyak mahasiswa belum melewati verifikasi akhir.
Untuk mengatasi kebuntuan itu, TP2G mengambil langkah darurat.
Mereka menggandeng para rektor untuk mengeluarkan Surat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) agar dana bisa dicairkan kepada mahasiswa yang sudah terverifikasi, sambil menunggu mahasiswa lainnya menyelesaikan kewajiban.
“Kami dan para rektor sepakat memakai SPTJM agar bantuan bisa segera turun. Targetnya, seluruh dana dalam daerah bisa dibayar sebelum akhir November,” tegasnya.
Meski demikian, mahasiswa yang belum lengkap datanya tetap diberi kesempatan hingga minggu ketiga Desember untuk menyelesaikan proses submit dan verifikasi.
Zulkarnaen juga mengumumkan bahwa pendaftaran Gratispol untuk semester berikutnya akan dibuka akhir November, sehingga pencairan dapat dilakukan jauh lebih cepat, idealnya sekitar Januari atau Februari 2025.
Ia menekankan perlunya kesadaran mahasiswa untuk melakukan pendaftaran secara mandiri dan lengkap.
“Kami mohon semua pihak membantu mendorong mahasiswa untuk daftar dan submit. Sistem kami transparan, jalur afirmasi apa pun akan terlihat jelas. Namun pertanggungjawaban tetap individu. Kalau tidak submit, bantuan tidak bisa diproses,” tandasnya. (lis)
