Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Transportasi air Tambangan Mahakam, secercah harapan dari ancaman kepunahan.

SAMARINDA – Sungai Mahakam merupakan salah satu ikon Samarinda yang sangat berpengaruh untuk perkembangan masyarakatnya. Semakin cepatnya perkembangan masyarakat, maka banyak juga hal yang bersifat bahari akan mulai ditinggalkan dan tergantikan oleh sesuatu hal yang baru.

Tambangan Mahakam Misalnya, transportasi yang masih memiliki hubungan darah dengan klotok, ketinting, dan transportasi air lainnya, kini ke-eksisannya di jagad angkutan transportasi air, mulai memudar. Padahal pada zamanya, Tambangan menjadi pilihan masayarakat samarinda yang akan menyebrang dari hilir Samarinda kota menuju hulunya Samarinda Seberang begitu pun sebaliknya.

Namun sejak berdirinya jembatan Mahkota Dua, keberadaan transportasi Tambangan semakin diabaikan. Tambangan yang dulunya pernah beroperasi hingga sekitar 200 unit, kini tersisa sekitar 50 unit saja. Bahkan dapat dipastikan, jika tidak mulai dilestarikan, maka keberadaan Tambangan ini mungkin hanya akan tinggal kenangan.

Padahal teedapat beberapa keluarga yang menggantungkan hidupnya sebagai nahkoda tambangan. Bapak Baharudin misalnya, dengan usia yang sudah berkepala 7, masih setia mengabdikan diri sebagai Nahkoda Tambangan sejak tahun 1973 . Hingga kini dirinya masih setia menunggu para masayarakat samarinda seberang, yang ingin pergi ke pasar pagi, Begitupun sebaliknya.

Bukan karena terpaksa, dirinya bahkan sudah diminta untuk berhenti oleh anak-anaknya namun tampaknya Suara deruan mesin tambangan, panasnya matahari , serta hawa hangat dari dinding kayu tambangan miliknya, menjadi obat yang manjur untuk menemani masa tuanya.

” sudah disuruh berhenti sama anaknya, tapi katanya badannya sakit kalo gak narik ” ujar salah satu rekannya yang menolak untuk diwawancarai dan merekomendasikan Pak Bahar yang dianggap sebagai penarik tambangan tertua didermaga Mahakam Hilir, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Kalimantan Timur.

Baharudin Membenarkan, bahwa eksitensi Tambangan kini sudah mulai lekang oleh waktu. Katanya semenjak Jembatan Mahkota dua berdiri, dan keberadaan ojek online menjadi salah satu penyebab Tambangan kurang diminati oleh masyarakat.

” ya kendalanya mungkin karena jembatan mahkota 2 muncul, sama ojek online juga kan murah makanya ya jarang sudah yang pake ini” kata Baharudin dengan nafas ter-engah sehabis mengantar penumpang menyeberang dari Pasar Pagi menuju Samarinda Seberang.

Padahal Transportasi Tambangan sendiri tergolong angkutan air yang murah meriah, dengan kapasitas 8 orang dan bertarifkan 5000 per kepala, masyarakat akan sampai ke dermaga lainnya dengan waktu 5 menit penyebrangan. Tapi hingga kini keberadaan Tambangan tetap saja menjadi pilihan kesekian untuk menyebrang.

Keluhan itu lah yang menjadi dasar dari program Ikatan Putra Daerah Peduli (IPDP) Kaltim. Organisasi yang mulai kembali berjalan pada tahun 2018 lalu, setelah vakum selama 9 tahun kini membawa secercah harapan untuk kelangsungan transportasi angkutan air bersejarah tersebut. Dengan Program Pesona Tirta Mahakam, dinilai akan kembali mencuatkan eksistensi Tambangan kepermukaan.

Pasalnya IPDP Kaltim yang kini diketuai Oleh Apri Gunawan, akan menjadikan Tambangan sebagai salah satu ikon wisata air di Samarinda. Agenda yang direncanakan akan dilaksanakan pada 16 februari mendatang, diharapkan menjadi langkah awal menaikan eksistensi Wisata Air sungai Mahakam Terutama transportasi Tambangan.

” kami berharap event ini menjadi langkah awal untuk wisata air, selain itu kami berharap Tambangan akan menjadi salah satu ikon wisata air, dan kita harus melestarikan tambangan ini karena ada nilai sejarah perkembangan samarinda didalamnya” tutur Apri Gunawan Saat Konfrensi pers Pesona Tirta Mahakam, Di Dermaga Mahakam Hilir, Jalan Gadjah Mada, Samarinda Kalimantan timur,(12/02) Pagi hari tadi. (Rad)

Exit mobile version