BERI.ID – Kebijakan Gratispol, pembebasan biaya pendidikan di Kaltim sudah tersalurkan Rp44,15 miliar untuk 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Kaltim dan Rp25,8 miliar untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Dari 7 PTN tersebut, Universitas Mulawarman (Unmul) menerima alokasi dana terbesar, sebesar Rp22,454 miliar, sebab jumlah mahasiswanya memang yang terbesar.
Hanya saja dibalik itu, dalam dialog publik memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Arusbawah.co, Staf Khusus WR IV Unmul, Felisitas Defung, menegaskan banyaknya drama dari program Gratispol, baik dari sisi keterlambatan pencairan dana, risiko administrasi akademik, hingga ancaman terhadap status mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
“Tahun ini banyak dramanya. Gratispol bukan lambat, tapi memang membutuhkan koordinasi besar,” ujar Felisitas, di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa karena program ini baru berjalan, kementerian dan kampus masih melakukan penyesuaian.
Risiko Serius: Mahasiswa Bisa Tak Terdaftar di PDDIKTI
Unmul, kata dia, terpaksa mengambil kebijakan penundaan sementara pada beberapa aspek akademik untuk mengantisipasi dampak keterlambatan pendanaan.
Felisitas membeberkan bahwa keterlambatan pendanaan Gratispol bukan sekadar soal keuangan, melainkan juga berkaitan langsung dengan siklus akademik yang sangat ketat jadwalnya.
Setiap mahasiswa yang sudah membayar registrasi, mengisi KRS, dan mengikuti proses akademik harus dilaporkan tepat waktu ke PDDIKTI.
Jika laporan melewati periode pelaporan, mahasiswa dianggap tidak terdaftar.
“Kalau mahasiswa tidak masuk PDDIKTI, mereka tidak akan mendapatkan Penomoran Ijazah Nasional (PIN). Ini risiko paling besar yang bisa muncul dari penundaan pencairan,” jelasnya.
Variabel Bertambah, Mitigasi dan Seleksi Harus Jelas
Ditekankan Felisitas, Unmul telah mengambil kebijakan untuk menunda beberapa langkah administratif demi menyelamatkan status mahasiswa, namun kebijakan ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
Saat ini Gratispol baru mencakup mahasiswa semester 1.
Namun ketika semester 2 dimulai, variabelnya semakin rumit. Ada mahasiswa yang:
– Mengundurkan diri
– Gugur administrasi
– Tidak melanjutkan kuliah atau bahkan pindah program studi
“Ada variabel yang harus dikoordinasikan. Tentu kita berharap ya mahasiswa registrasinya teratur, tapi kenyataannya kan ada yang gugur ditengah jalan, bagaimana proses mitigasi dan seleksinya?,” kata Felisitas.
Ia menegaskan perlunya skema yang lebih rapi, terutama karena data mahasiswa menjadi dasar pencairan anggaran berikutnya.
Biaya Pendidikan Tinggi Memang Tinggi, Gratispol Perlu Stabil
Menurut Felisitas, pendidikan tinggi secara natural memang membutuhkan biaya operasional besar.
Pemerintah sudah memberikan banyak dukungan, bantuan riset, beasiswa dosen, hingga intervensi untuk peningkatan mutu kampus.
Namun tanpa alur pendanaan yang stabil, kualitas bisa terdampak.
“Jika dana cair tepat waktu, mahasiswa bisa fokus, tidak perlu bekerja sambil kuliah, dan prestasi akademik meningkat,” tuturnya.
Dalam pandangannya, jika Gratispol berjalan lancar, dampaknya signifikan terhadap akreditasi kampus dan mutu lulusan.
Unmul yang memiliki jumlah mahasiswa besar dan terseleksi berharap program ini akan terintegrasi dengan beasiswa tingkat SMA dan kebijakan pendidikan lainnya.
Harapan Unmul: Kejelasan Mekanisme dan Jadwal
Unmul menegaskan mendukung penuh program Gratispol tahun ini dan di masa depan. Namun kampus berharap ada:
– Kejelasan regulasi
– Jadwal pencairan yang pasti
– Koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.
Tanpa itu, risiko administratif seperti keterlambatan pelaporan ke PDDIKTI bisa menghambat perjalanan akademik ribuan mahasiswa.
“Ini bukan hanya soal keuangan. Ini menyangkut masa depan mahasiswa. Kalau penundaan berlarut, dampaknya sangat besar. Kami akan bersurat khusus jika diperlukan,” tutupnya.
Total dana Rp 44,15 miliar bagi 7 PTN yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Universitas Mulawarman (Unmul): Rp22.454.300.000
2. Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp6.382.100.000
3. UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp4.898.600.000
4. Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp4.680.500.000
5. Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp3.562.940.000
6. Politeknik Negeri Balikpapan: Rp1.570.360.000
7. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp604.800.000
(lis)
