BERI.ID – Usai Idul Fitri 2025, cek update pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Terbaru, dalam keterangannya kepada media usai open house Idul Fitri di Istana Merdeka, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono ungkap dirinya sudah diberi tugas lagi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan IKN.
Yakni, melanjutkan pembangunan dan mempersiapkan ekosistem pemerintahan yang lengkap di Nusantara.
“Presiden menugaskan saya untuk mempercepat pembangunan, terutama dalam menyiapkan struktur kelembagaan seperti lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial,” ujar Basuki usai menghadiri acara Gelar Griya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (31/3/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif seperti DPR, MPR, dan DPD, beserta sarana penunjangnya, tengah dipersiapkan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur eksekutif yang termasuk dalam Tahap I (2022-2024) hampir rampung, dengan capaian progres mencapai 74,3 persen.
Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga dalam keterangannya, menjelaskan bahwa dari keseluruhan proyek Tahap I, Batch I telah mencapai 98,4 persen, Batch II sebesar 81,9 persen, dan Batch III berada di angka 46,7 persen.
Pada Tahap II yang akan berlangsung antara 2025 hingga 2029, Kementerian Pekerjaan Umum akan melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai. Sementara itu, Otorita IKN akan memulai pengerjaan proyek-proyek infrastruktur baru yang kini masih dalam proses lelang.
Danis menambahkan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan IKN dengan memberikan berbagai insentif kepada investor. Dukungan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta.
“Dengan progres yang terus menunjukkan tren positif, kami berharap IKN menjadi kota yang modern, ramah lingkungan, dan nyaman untuk dihuni di masa depan,” ujar Danis.
Presiden terpilih Prabowo menargetkan agar IKN bisa beroperasi sepenuhnya pada 2028.
Oleh karena itu, Basuki memastikan bahwa proyek pembangunan IKN tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi juga dipercepat di bawah kepemimpinan Prabowo.
Status IKN yang kini telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029 semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. (len)
