Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Wagub Siap Tutup CV. SSP Jika Terbukti Melanggar Aturan

Daerah, Ekologi, Politik

Wagub Siap Tutup CV. SSP Jika Terbukti Melanggar Aturan

Januari 11, 2019

SAMARINDA – Perjuangan Warga RT. 24 kelurahan Sanga-Sanga menolak proses penambangan di daerahnya terus berlanjut.

Siang tadi, Jumat (11/01) beberapa perwakilan warga, hadir diantaranya ketua RT 24 menyambangi kantor gubernur Kaltim.

Dalam audiensi, perwakilan warga ini ditemui langsung Hadi Mulyadi wakil gubernur (Wagub) Kaltim. Kehadiran mereka menindaklanjuti surat bernomor: 02 / RT 24 / SSD / I / 2019 , perihal permohonan pembatalan dan pencabutan kedua ijin usaha pertambangan operasi produksi CV. Sanga Sanga Perkasa.

Kepada Wagub, warga menceritakan kondisi kondisi pemukiman yang kian banjir disaat hujan, mulai menipisnya saluran air (paret) dengan panjang 7 KM.

“Kalau ini kembali ditambang, maka pasir akan semakin menutupi paret dan ini bisa membanjiri dua kelurahan,” kata Zainuri ketua RT 24 kepada Wagub Kaltim

Hingga kini masyarakat masih merasakan kerusakan lingkungan akibat operasi tambang yang sudah habis masa operasinya sejak 2014 lalu, jejak kerusakan tang tak kunjung direkalamasi namun kini mereka kembali datang untuk memperpanjang ijin operasi.

“Dengan tegas kami sampaikan pak, kami minta ijin itu untuk dicabut,” tegas kemudian.

CV.SSP sementara dihentikan operasinya, hal ini ditegaskan Hadi Mulyadi Wagub Kaltim yang mengakui pembertian oprasi CV.SSP karena adanya aduan warga.

Dirinya juga menegaskan tidak boleh ada aktivitas pertambangan selama proses penyelidikan terus berlanjut.

“Bapak bapak pegang omongan saya, Kalau ada alat berat yang masuk Silahkan laporkan ke saya,” tegas Hadi dihadapan perwakilan warga

Sementara mengenai pencabutan ijin usaha pertambangan, dirinya menyebut masih dalam kajian.

“Iya soal ini kita masih kaji secara hukum, jika yang bapak katakan tadi yang melanggar melanggar itu, Apabila hasil kajian jelas tidak baik untuk warga dan lingkungan serta melanggar aturan maka pasti IUP dicabut dan kegiatan ditutup,” sebutnya. (Fran)