Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono menyampaikan harapannya dalam seleksi pemimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kaltim.
“Muda-mudahan bisa libatkan DPRD dalam proses seleksi memilih pemimpin perusahaan, sehingga pemimpin yang pilih memiliki kredibilitas dan integritas,” ucapnya, Selasa (21/02/2023).
Dijelaskannya, secara SOP harus sesuai yang memiliki kapasitas terhadap itu. Nidya mengatakan jika bicara orang (personal) tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut seperti korupsi akan kembali terjadi.
“Kita secara SOP harus sesuai, yang memiliki kapasitas terhadap itu, tapi kalau bicara orang (personal), tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut, seperti korupsi bisa saja kembali terjadi,” ucapnya.
Politisi Partai Golkar ini berharap kepada BUMD yang ada di Kaltim, kedepannya akan bekerja dengan bersih dan tentunya transparan.
Apalagi, lanjut Nidya, karena kasus-kasus kemarin, masyarakat ikut memonitoring kinerja mereka.
“Saya berharap tidak hanya bersih dan transparan, namun harus menghasilkan. Percuma bersih dan transparan kalau tidak menghasilkan. Ditambah sekarang masyarakat ikut memantau kinerja BUMD. Semoga ini jadi pelajaran bagi mereka dan bahan evaluasi kedepannya,” harapnya.
Sehingga dari itu, Nidya menyebutkan bahwa DPRD Kaltim akan memanggil 8 BUMD yang ada di Kaltim.
“Kita akan menggelar rapat kerja (Raker) bersama 8 BUMD di Balikpapan, Rabu (22/02/2023),” sebut Nidya.
Hal ini dilakukan, kata dia, untuk mengevaluasi, karena akhir-akhir ini BUMD di Kaltim bermasalah.
“Kita action aja dan kita akan panggil BUMD tersebut untuk raker sekaligus membicarakan terkait evaluasi,” pungkasnya.(BONNY)
