SAMARINDA – Kemajuan perfilman nasional menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut menyebabkan industri perfilman nasional menjadi terhambat.
2 masalah utama yang menjadi penyebanya adalah berkaitan dengan sarana pendidikan bidang perfilman di Indonesia masih minim serta tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) perfilman yang belum optimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat menjadi narasumber dalam acara Milenial Gathering di Hotel Aston Samarinda, Kamis (11/4/2019).
Menurutnya jumlah sekolah film jenjang S1 di Indonesia masih kurang yaitu di bawah 10 dan jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki 300 sekolah film, kita masih kalah jauh.
“Serta minimnya Regulasi terhadap pengelolaan SDM Perfilman meliputi pengaturan jam kerja, honor pelaku (kru, aktor dll), dan jaminan karier (sertifikasi) juga berpengaruh terhadap kualitas perfilman Indonesia”, jelasnya.
Hetifah menuturkan perlunya tata kelola yang baik untuk menciptakan ekosistem perfilman di indonesia.
“Mulai dari aspek produksi, distribusi dan eksibisi di tengah kalangan masyarakat perlu dikelola dengan baik”, lanjutnya.
Kemajuan perfilman indonesia menurutnya tak cukup mengandalkan peran pemerintah namun harus melibatka para investor baik lokal maupun asing dan pelaku bisnis industri perfilman.
“Industri perfilman itu milik semua. Semua masyarakat berhak menikmati film-film karya anak bangsa. Perlu kita gagas bersama, bagaimana menumbuhkan iklim positif pada generasi muda kita agar berkarya lewat film. Dengan potensi bangsa yang majemuk dan kaya sumber daya alam, harusnya menjadi anugrah dalam mendukung perfilman”, pungkas Hetifah.(*)
