BERI.ID – Plt Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Samarinda, Mochammad Arif Surochman mengatakan sebanyak 100 peserta dari kalangan kurang mampu, yang terdiri dari 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA, akan menjalani skrining kesehatan pada 14 Juli 2025, sebagai syarat administratif program sekolah rakyat, sekaligus bentuk proteksi dini sebelum mereka memulai proses belajar-mengajar.
“Pemeriksaan ini bukanlah bentuk seleksi eliminatif, tapi bagian dari perhatian pemerintah untuk memastikan kesiapan kesehatan anak-anak kita dalam menjalani pendidikan,” tegasnya di Kantor Bapenda Samarinda, usai Rapat Koordinasi, Senin (7/7/2025).
Rapat tersebut melibatkan lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, serta membahas teknis pelaksanaan pemeriksaan dan penentuan lokasi kegiatan.
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, menjadi salah satu opsi lokasi yang sedang difinalisasi.
Dikatakan Arif, kesiapan daerah dalam menjalankan amanah program ini menjadi wajah kesungguhan Samarinda sebagai kota yang ramah terhadap kelompok miskin dan rentan sosial.
Arif juga menjelaskan bahwa pemilihan peserta tidak mengacu pada kuota kecamatan atau prioritas domisili. Proses seleksi bersifat terbuka, siapa pun dari latar belakang keluarga tidak mampu berhak mendaftar asalkan memenuhi syarat.
“Siapa cepat, siapa daftar dulu dan memenuhi syarat, itu yang kami proses. Tidak ada dominasi wilayah, semua berpeluang,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi cerminan visi Samarinda untuk tidak membiarkan pendidikan hanya menjadi hak eksklusif kelompok tertentu.
“Kami optimis, tahap awal ini akan berjalan lancar. Pemkot sudah siap, dan kami ingin membuktikan bahwa kota ini mampu menjadi contoh dalam membangun pendidikan sosial yang inklusif,” tegas Arif.
Terkait dengan 100 peserta lainnya yang akan ditempatkan di Balai Latihan Kerja Samarinda atau Balai Besar Pengembangan Vokasi (BPVP) Samarinda, Arif mengakui bahwa pihaknya masih menunggu arahan selanjutnya dari pusat, sebab rekrutmennya terpisah dengan peserta didik yang ditempatkan di BPMP.
Sementara itu, ditambahkan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Melliyani Agustini, bahwa peserta didik nantinya akan diperiksa secara umum, mulai dari tinggi badan, berat badan, mata, telinga, gigi, dan kebugaran dasar. Untuk itu, hasil pemeriksaan ini tidak akan menggugurkan peserta.
“Justru, kalau ditemukan keluhan kesehatan, kita arahkan untuk ditangani. Karena ini bentuk tanggung jawab kita,” jelas Melliyani, di Kantor Dinkes Samarinda, saat disambangi pewarta media Beri.id.
Tim dari Dinkes akan menurunkan sekitar empat Puskesmas, lengkap dengan dukungan dari seluruh bidang, mulai dari Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Sumber Daya Kesehatan (SDK), Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).
Lokasi dari pelaksanaan skrining kesehatan ini diakui Melliyani masih akan dipertimbangkan lebih lanjut.
“Tempat belum bisa ditentukan. Masih mencari,” ucapnya.
Pemeriksaan akan dilakukan dalam satu hari jika memungkinkan, dengan skema skrining yang terstruktur dan terstandar.
Nantinya, peserta akan menjalani beberapa tahap pemeriksaan sesuai modul dari Kemensos, termasuk pengisian assessment pribadi dan input data ke platform Satu Sehat.
“Konsepnya mirip penjaringan kesehatan siswa sekolah, tapi ini lebih sistematis karena dikhususkan untuk program Sekolah Rakyat. Kita upayakan semua anak bisa diperiksa dalam satu hari, tapi kalau dibutuhkan, bisa kita lakukan dua hari,” tutupnya. (lis)