Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

17 Narapidana Rutan Kelas II A Samarinda Dapat Remisi Khusus Natal Dan Tahun Baru

Beri.id, SAMARINDA – Sebanyak 17 Narapidana di Kota Samarinda khususnya Rutan Kelas II A, mendapatkan remisi khusus pada Natal Tahun 2019 ini.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-1446.PK.01.01.02 Tahun 2019 tentang pemberian remisi khusus (RK) Natal tahun 2019.

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Samarinda Wahyu Susetyo membuka pemberian remisi khusus natal 2019 ini dengan membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Dalam membacakan sambutannya, Wahyu Setyo Mengatakan Kelahiran Yesus di dunia tidak hanya menjadi milik umat Kristen saja, melainkan merupakan milik peradaban manusia. Sesuai dengan tema Natal Tahun 2019.

“Hiduplah Sebagai Sahabat bagi Semua Orang”,ucapnya membacakan sambutan Yasona.

Dengan penuh sukacita, kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan yang memecah-belah umat manusia,” Ujarnya lagi.

Dalam penyerahan remisi khusus ini pun, Kepala Rutan Kelas IIA Wahyu Susetyo berpesan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk aktif mengikuti kegiatan keagamaan seperti ibadah harian.

“Warga Binaan Pemasyarakatan itu harus aktif beribadah, selain itu syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat dan mendapatkan remisi. Ibadah itu kewajiban kita sebagai umat beragama. Jadi buat WBP jangan malas untuk beribadah.” Ujar Wahyu di Rutan Samarinda, Rabu, (25/12)

Karutan Kelas IIA ini juga menjelaskan remisi khusus ini diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Dari 17 Narapidana penerima remisi, 1 orang di nyatakan bebas setelah mendapatkan remisi khusus ini.

Pembacaan penerima remisi khusus ini dilakukan oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan Rakhmad Hidayat.

“17 orang yang menerima remisi khusus kali ini di dominasi oleh narapidana kasus narkotika berjumlah 12 orang, dan 2 orang Narapidana perlindungan anak, serta 2 orang narapidana pencurian, dengan 1 narapidana penggelapan. Satu orang dinyatakan bebas setelah dinyatakan mendapatkan remisi 15 hari,” ucap Rakhmad.

Rakhmad juga menjelaskan rata-rata semua Warga Binaan Pemasyarakatan rutan mendapatkan 1 bulan potongan masa tahanan di remisi khusus natal 2019 ini.

Apel pemberian remisi khusus natal ini dilakukan setelah ibadah perayaan natal bersama Warga Binaan Pemasyarakatan berserta pegawai sipir. Perayaan ibadah natal itu berjalan dengan hikmat.

Nicky April William Simboh selaku Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIA Samarinda yang hadir dalam ibadah perayaan natal itu berpesan, agar warga binaan pemasyarakatan menjalankan tema natal 2019 ini.

“Hiduplah Sebagai Sahabat bagi semua orang, harus mampu kita lakukan bersama. Selain menjaga keamanan rutan. Kita juga berperan menjadi individu yang baik, bagi sodara-sodara kita di lingkungan rutan ini. Karna sebagai sahabat kita bisa berbagi kasih dan menjaga toleransi sesama umat,” jelas Nicky.

(*)