Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Hukum 4 hari Buron, Pelaku Pemukulan Wanita Saat Sholat Akhirnya Dibekuk

Hukum, Terkini

4 hari Buron, Pelaku Pemukulan Wanita Saat Sholat Akhirnya Dibekuk

Januari 2, 2019

SAMARINDA – Pelaku pemukulan Merissa Ayu Ningrum (20) mahasiswa salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Samarinda akhirnya dibekuk.

Pelaku bernama Muhammad juhairy di amankan di kediaman adiknya, Jalan teratai kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, oleh aparat Reskrim Polresta Samarinda.

Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Sudarsono mengatakan pelaku penganiayaan itu berinisial Mj (45) diamankan sekira Pukul 14.00 Wita, pada Rabu, (02/01).

MJ melarikan diri usai melakukan aksinya kepada korban saat melakukan sholat di masjid Al Istiqomah Jl. P.Antasari, pada (29/ 2018) lalu dengan sebilah balok. Setelah melakukan pengejaran oleh aparat, akhirnya diringkus.

“Hari ini Pelaku penganiayaan perempuan di Antasari sudah kami amankan, pelaku berinisial Mj diamankan sekitar pukul 14.00 WITA,” ucap Kompol Sudarsono depan awak media siang tadi, Rabu (02/02)

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, motif pelaku dalam melakukan aksinya karena tuntutan ekonomi. Disebutnya tidak ada kaitannya dengan SARA apalagi agama.

“Motifnya hanya ingin mengasak duit korban dengan menyasar tas yang Ia bawa,” lanjutnya

Aparat kepolisian melakukan pengintaian selama 4 hari di sekitar kediaman pelaku, selama pengintaian Pelaku terus berpindah pindah tempat, usai melakukan penganiayaan pelaku melarikan diri ke sanga-sanga, kemudian ke Kebalikpapan dan ke-Kutim.

“Pengintaian panjang pada hari ke empat, alhamdulilah membuahkan hasil, pelaku langsung kami bekuk,” tuturnya

Sementara itu dalam keterangannya pelaku, dalam melakukan aksinya ingin mengasak sebuah tas tepat berada depan korban yang Ia pukul hingga tersungkur.

Alhasil teriakan korban yang masih sadarkan diri, tas mulanya menjadi sasaran juga tidak sempat di embatnya.

“Saya tidak sempat ambil karena dia sudah teriak minta tolong,” ucapnya dengan singkat

MJ yang ditetapkan sebagai pelaku Penganiayaan Berdasarkan LP/811/XII/2018/kaltim/resta SMD tanggal 29 Desember 2018, kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib. Kini pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman kurungan diatas lima tahun penjara. (Fran)