Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Transmart Gagal Dibangun Di Eks Lahan Lamin Indah, Begini Pendapat Bapedda Samarinda

Daerah

Transmart Gagal Dibangun Di Eks Lahan Lamin Indah, Begini Pendapat Bapedda Samarinda

Januari 2, 2019

SAMARINDA – Pembangunan Transmart di Samarinda masih menuai perbincangan, Pasalnya Pemrov sudah pastikan agar Transmart tidak dibangun di eks laham Lamin Indah. Menanggapi Hal tersebut, Bapedda Samarinda turut angkat bicara.

Meski baru mendapatkan informasi pengalihan tersebut, Asli Nuryadin Selaku Kepala Bapedda Samarinda menuturkan kepada awak media, bahwa Pihaknya akan mendukung keputusan dari tingkat provinsi, yang dinilai sudah dilakukan pertimbangan yang cukup matang.

“Karena itu sudah kebijakan dilevel provinsi, mereka yang lebih tau dimana. Karena polemiknya memang sudah panjang sejak dulu. Ya kita ikuti saja kan, mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan dari segi lalu lintas dan lainya” tutur Asli Nuryadin Saat di konfimasi oleh awak media pada Rabu, 02/01, pagi hari tadi.

Asli Nuryadin Menilai bahwa ditempat tersebut memang masuk dalam kawasan ruang tata hijau, meskipun hingga kini RTH tersebut masih dalam peninjauan kembali di mahkamah agung.

Asli Nuryadin juga menambahkan bahwa, Jika pembangunan Di lahan tersebut dirasa tidak pas, maka pihaknya menyarankan agar Transmart tidak dibangun dititik-titik pertengahan kota. Hal ini juga bisa membuat pembangunan kota bisa menyebar ke pinggiran wilayah kota Samarinda yang masih dalam tahap pembangunan.

“Saya kira jika memang tidak jadi disitu ya, tentu pertimbanganya sudah matang, Cuma ya alternatifnya, kalau saya menyarankan pembangunannya tidak dititik kota, supaya perkembangan kota juga bisa menyebar ke pinggir, saya kira itu pasti didatingin orang, yang penting fasilitas umumnya baik’. Tambahnya.

Asli Nuryadin menilai bahwa Samarinda perlu perluasan pembangunan ke wilayah-wilayah pinggir, melihat titik kota yang sudah semakin padat. Dirinya berharap bahwa kedapanya pembangunan wilayah Samarinda bisa tersebar dan mengisi wilayah-wilayah yang masih minim pembangunan. (RAD)