Berita Terbaru
DPRD Samarinda Kawal Hak Warga Terdampak Jalan Sambutan–Merdeka, Hibah dan Kompensasi Diminta Tuntas Abdul Rohim Ingatkan Perlindungan Daerah Resapan Harus Sejalan dengan Perbaikan Drainase Relawan Kebakaran di Samarinda Disiapkan Ikuti Pelatihan Resmi dan Sertifikasi Pembelajaran Terganggu Kabut Asap, DPRD Samarinda Ingatkan Keterbatasan Fasilitas Siswa Warga Manfaatkan Air Void Saat Kemarau, DPRD Samarinda Minta Pengamanan Diperketat
Daerah  

DPRD Samarinda Kawal Hak Warga Terdampak Jalan Sambutan–Merdeka, Hibah dan Kompensasi Diminta Tuntas

SAMARINDA – Penyelesaian hak masyarakat yang terdampak pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka masih menjadi perhatian Komisi…

Abdul Rohim Ingatkan Perlindungan Daerah Resapan Harus Sejalan dengan Perbaikan Drainase
Relawan Kebakaran di Samarinda Disiapkan Ikuti Pelatihan Resmi dan Sertifikasi

Beri.id

Berita Terbaru

Advetorial

Abdul Rohim Ingatkan Perlindungan Daerah Resapan Harus Sejalan dengan Perbaikan Drainase
Abdul Rohim Ingatkan Perlindungan Daerah Resapan Harus Sejalan dengan Perbaikan Drainase
Relawan Kebakaran di Samarinda Disiapkan Ikuti Pelatihan Resmi dan Sertifikasi
Relawan Kebakaran di Samarinda Disiapkan Ikuti Pelatihan Resmi dan Sertifikasi
Pembelajaran Terganggu Kabut Asap, DPRD Samarinda Ingatkan Keterbatasan Fasilitas Siswa
Pembelajaran Terganggu Kabut Asap, DPRD Samarinda Ingatkan Keterbatasan Fasilitas Siswa
Warga Manfaatkan Air Void Saat Kemarau, DPRD Samarinda Minta Pengamanan Diperketat
Warga Manfaatkan Air Void Saat Kemarau, DPRD Samarinda Minta Pengamanan Diperketat
Air Bekas Tambang Dipakai Warga, Deni Ingatkan Risiko Kesehatan Jika Belum Diuji
Air Bekas Tambang Dipakai Warga, Deni Ingatkan Risiko Kesehatan Jika Belum Diuji

Akar Suara

Platform Keempat Resmi Onstream, PT Pertamina Hulu Mahakam Torehkan Capaian Baru Proyek Sisi Nubi AOI
Platform Keempat Resmi Onstream, PT Pertamina Hulu Mahakam Torehkan Capaian Baru Proyek Sisi Nubi AOI
Solar Langka dan Mahal, Nelayan Samarinda Seberang Mengadu ke Ananda Emira Moeis
Solar Langka dan Mahal, Nelayan Samarinda Seberang Mengadu ke Ananda Emira Moeis
Global South di Era Digital: HI Universitas Moestopo Hadirkan Pakar Argentina dalam Kuliah Umum
Global South di Era Digital: HI Universitas Moestopo Hadirkan Pakar Argentina dalam Kuliah Umum
JMSI Siap Gelar Rakernas ke-3, Momentum Kawal Asta Cita Menuju Indonesia Emas
JMSI Siap Gelar Rakernas ke-3, Momentum Kawal Asta Cita Menuju Indonesia Emas
PMMS Gelar LDK, Berharap Melahirkan Kader Revolusioner Sambut IKN
PMMS Gelar LDK, Berharap Melahirkan Kader Revolusioner Sambut IKN
Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv)
Advetorial, DPRD Kota Samarinda  

Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv)

lisa beri

SAMARINDA – Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur seharusnya diikuti dengan jaminan perlindungan terhadap hak…