SAMARINDA – Upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran menjadi bagian dari pembahasan regulasi yang disiapkan DPRD Kota Samarinda. Melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, dan Penyelamatan, keterlibatan relawan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa rancangan tersebut tidak hanya mengatur aspek pencegahan dan penanganan kebakaran, tetapi juga memperluas pembinaan terhadap masyarakat.
Salah satu materi yang mendapat perhatian ialah penyediaan pelatihan dan sertifikasi bagi relawan maupun kelompok pemadam swadaya.
Langkah tersebut dimaksudkan agar warga yang ingin terlibat dalam kegiatan penyelamatan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan standar penanganan keadaan darurat.
“Juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada relawan dan masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga bisa bergabung dalam tim penyelamatan dan penanggulangan kebakaran,” ujar Kamaruddin, Kamis (12/11/2026).
Kamaruddin menilai peran masyarakat dalam menghadapi kebakaran tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan penanganan awal di lingkungan permukiman.
Ketika kebakaran terjadi, warga sekitar sering menjadi pihak pertama yang mengetahui situasi sebelum petugas tiba di lokasi.
Keberadaan relawan yang memiliki kemampuan dasar penanganan kebakaran dapat membantu memperkuat respons awal, terutama di kawasan dengan akses terbatas.
Namun, keterlibatan tersebut perlu disertai pemahaman mengenai keselamatan dan prosedur kerja agar tidak menimbulkan risiko tambahan.
Penanganan tanpa keterampilan yang memadai dapat membahayakan relawan, korban, maupun petugas yang sedang menjalankan operasi penyelamatan.
Oleh sebab itu, pelatihan resmi diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan peralatan, koordinasi lapangan, serta batas tindakan yang boleh dilakukan relawan.
Sertifikasi juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa peserta telah mengikuti pembinaan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
Dengan mekanisme tersebut, penempatan relawan dalam kegiatan penyelamatan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.
Penguatan koordinasi menjadi semakin penting bagi Kota Samarinda yang memiliki sejumlah lingkungan permukiman dengan jarak bangunan berdekatan.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran api sehingga penanganan memerlukan kerja sama yang tertib antara petugas pemadam dan unsur masyarakat.
Rancangan regulasi ini juga diarahkan untuk membangun pola pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan.
Dinas Pemadam Kebakaran nantinya dapat memiliki peran lebih luas dalam memberikan pendidikan, pendampingan, serta evaluasi kepada kelompok relawan.
Dengan demikian, peningkatan kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kebakaran, tetapi menjadi bagian dari upaya pencegahan di tingkat lingkungan.
Meski demikian, pelaksanaan skema tersebut masih menunggu penyelesaian proses pembentukan peraturan daerah.
Kamaruddin menyampaikan bahwa pembahasan rancangan di DPRD telah selesai dan kini masih memerlukan harmonisasi di Kementerian Hukum.
“Pembahasan di DPRD sudah selesai. Tinggal di Kementerian Hukum untuk harmonisasi,” kata Kamaruddin.
Harmonisasi diperlukan agar seluruh ketentuan dalam rancangan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan regulasi lainnya.
Setelah proses tersebut rampung, pembentukan peraturan daerah dapat dilanjutkan melalui tahapan yang berlaku.
Pemerintah kemudian perlu menyiapkan pengaturan teknis mengenai bentuk pelatihan, kriteria peserta, sertifikasi, dan mekanisme keterlibatan relawan.
Kamaruddin berharap keberadaan regulasi dapat memperkuat sistem penanggulangan kebakaran di Samarinda melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Dinas Pemadam Kebakaran tetap menjadi unsur utama dalam penanganan kejadian, sedangkan relawan yang telah memperoleh pembinaan dapat membantu meningkatkan kesiapan lingkungan dalam menghadapi keadaan darurat. (Adv)
