Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

APD Hasil Produksi Dalam Negeri Diakui WHO

JAKARTA – Indonesia patut bangga karena pengajuan produk baju alat pelindung diri keseluruhan (APD _Coverall_) dalam negeri berhasil mendapatkan sertifikasi yang diakui WHO. Baju APD keseluruhan tersebut sangat penting untuk menjamin keamanan tenaga medis saat menangani COVID-19.

Kerja keras Gugus Tugas Nasional melalui tim pakar dan multipihak telah menghasilkan baju APD keseluruhan secara mandiri sebagai produk lokal berkualitas.

Baju APD keseluruhan tersebut dibuat dari bahan yang diperoleh dari dalam negeri. Tak hanya itu, baju APD ini juga dibuat sendiri oleh bangsa Indonesia.

Dengan kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri, Indonesia akhirnya dapat memproduksi baju APD berkualitas internasional sesuai rekomendasi Badan PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO).

Untuk memperoleh sertifikasi tersebut, Gugus Tugas Nasional melalui tim pakar bekerja sama dengan sejumlah asosiasi pembuat dan pendukung produksi tekstil dan garmen, yaitu Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dan Indonesia  Non-Woven Association (INWA) serta dukungan sekitar 30 lebih perusahaan.

“Saya bangga dan senang karena Indonesia dapat memproduksi sendiri kebutuhan alat kesehatan sebagai Industrialisasi kesehatan di masa depan. Indonesia mempunyai bahan baku yang dibutuhkan untuk industri kesehatan. Selama ini bahan baku yang selalu impor dapat diatasi dengan memanfaatkan bahan baku lokal,” ujar Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo melalui pesan digital pada Minggu (31/5).

Sebagai informasi bahwa akrilik dan karet juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan alat kesehatan lainnya seperti _face shield_, _incubator_ atau _chamber_ bagi penderita infeksi virus.

Terkait dengan kolaborasi multipihak, Doni berkata, “Di sinilah pentingnya kolaborasi pentaheliks dari dunia penelitian, para pakar bidang kesehatan serta lembaga usaha dalam melaksanakan produksi dan industrialisasi di bidang medis.”

Tercatat tiga produk baju APD berbahan baku dalam negeri dan dibuat dalam negeri sudah mencapai standar internasional, yaitu baju APD dari PT Sritex, PT SUM dan Leading Garmen serta PT APF dan Busana Apparel, yang semuanya telah lolos uji standar ISO 16604 Class 2 bahkan lebih tinggi.

Di samping itu, lulusnya pengajuan produk dalam negeri tersebut tidak terlepas dari peran besar Kementerian Luar Negeri dan dan Konsulat Jenderal yang mengawal proses pengujian di luar negeri hingga diterbitkannya hasil uji ISO 16604 tersebut.

“Pada Jumat sore, tanggal 29 Mei 2020, kami memperoleh informasi dari pihak Intertek bahwa uji lab APD Coverall (sampel fabrik) PT. Surya Usaha Mandiri (SUM) untuk sertifikasi ISO 16604 Class 2 yang dilakukan di HQ Intertek, Cortland, New York, telah dinyatakan Pass atau lulus uji,” ujar Arifi Saiman, perwakilan Konsulat Jenderal RI di New York.

Multipihak tersebut sepakat untuk menyematkan satu payung emblem ‘INA United’ pada produk baju APD yang lolos uji. Logo perusahaan pencetak baju APD tetap akan dilekatkan pada produknya.

Baju APD yang sudah lulus standar internasional tersebut dapat memberikan tingkat perlindungan tertinggi. Bahan baju APD yang digunakan terbuat dari bahan _woven polyester_ yang tersedia di dalam negeri.

Ketersediaan bahan di dalam negeri sangat besar sehingga tidak perlu mengimpor lagi. Karena terbuat dari bahan woven, baju hazmat tersebut dapat dicuci dan digunakan kembali atau _washable_ dan _reusable_.

Sementara itu, Gugus Tugas Nasional juga mendorong produksi APD lainnya yaitu masker N95. Prototipe masker N95 sedang dipersiapkan dan akan melalui uji kualitas dalam waktu dekat.

Diharapkan masker N95 buatan dalam negeri pun dapat mencapai standar kualitas internasional untuk memberikan perlindungan terbaik bagi para pahlawan tenaga medis Indonesia.