SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tengah melakukan pembahasan terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bersama pemerintah provinsi Kaltim.
Wakil ketua DPRD Kaltim, Andi Harun mengatakan, APBD kaltim terkoreksi yang ditetapkan di awal tahun sebesar Rp12,3 Triliun menjadi Rp10,6 Triliun. Ada beberapa estimasi penerimaan yanh tidak bisa dimaksimalkan akibat situasi Covid 19.
Namun kata politisi partai Gerindra itu, APDB Kaltim relatif kuat meskipun dihadapkan dengan situasi Pandemi Covid-19.
“Nah kalau kita lihat dari postur APBD kita ini, Sejak Covid kita APBD kaltim relatif kuat,” urai Andi Harun saat ditemui usai rapat di gedung E lantai 1 beberapa waktu lalu.
Andi Harun menguraikan, ada beberapa faktor yang membuat postur APBD Kaltim stabil. Menurutnya karena salah satu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibenua Etam ini, jika ditambah pendapatan daerah lain-lain yang sah, itu diatas 50 persen.
“Jadi lebih kuat dari dana perimbangan. Dana perimbangan kita kontribusinya hanya sekitar Rp 3,9 triliun sementara PAD kita Rp 4,3 triliun ditambah pendapat daerah lain-lain yang sah sebesar Rp 73,3 Milyar dan terdapat Silpa Rp 2,2 triliun,” paparnya.
Lebih lanjut, Andi Harun berharap kepada kepala daerah agar yang ada di Kaltim agar belajar dari wabah Covid 19 supaya tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan.
“Karena tolak ukur dan keberhasilan kepemimpinan daerah adalah mampu mendongkrak nilai PAD terutama dalam hal kontribusinya dalam total APBD masing-masing Kabupaten dan Kota,” pungkasnya.
Ditemui secara terpisah anggota komisi II dari fraksi PKB, Sutomo Jabir menegaskan dengan kondisi postur APBD-P yang relatif kuat maka aka ada program untuk membangun dan program-program padat karya lainya.
“Akibat dari masih kuatnya APBD-P tahun 2020 kita masih bisa menjalankan program untuk rakyat sekitar Rp 1,3 triliun lebih. Program baik itu belanja modal maupun belanja rutin,” urai Sutomo Jabir.
Untuk mengantisipasi wabah Covid 19, Sutomo Jabir berharap pemerintah lebih memperhatikan sektor pangan.
“Kita akan bahas secara khusus dengan pemerintah terutama menyangkut tentang kemampuan daya tahan pangan daerah sehingga kita memastikan bahwa dalam keadaan sulit apapun disektor lain, namun pangan kita mempunyai daya tahan yang kuat,” tutupnya.
(Fran)
