BONTANG – Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah telah dilantik secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur, Senin (26/04), Bertempat di Gedung Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.
Menyikapinya hal tersebut, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Persiapan (GmnI) Kota Bontang, Saipul Akbar menyampaikan bahwa kepemimpinan ini nantinya harus memiliki fokus role model berfikir yang visioner. Berkaca pada situasi kota dengan segudang persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah yang baru.
“Persoalan banjir menjadi sangat penting untuk segera di tindak lanjuti, pasalnya Bontang setiap hujan deras dan air laut pasang selalu ada titik yang wilayahnya terendam banjir. Untuk itu harus ada solusi Pemerintah doronganya penuntasan kajian bisa selesai di 100 hari kerja pertama,” kata Saipul Akbar, Senin (26/04).
Selanjutnya, Bung Saipul sapaannya, mendorong pemerintah dengan tawaran program tentang pemulihan ekonomi ditengah pandemi. Melihat secara kasat mata semua sektor terdampak akibat pandemi tersebut. Dampaknya ialah kebijakan yang diambil dari tataran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah menjadi yang paling besar perananya.
“Bagaimana tidak, masyarakat yang berprofesi sebagai penjual disuruh dirumah saja dan dalam satu tahun kebelakang harus menutup jualanya akibat kebijakan larangan berjualan, sempat diadakan kelonggaran namun dengan kapasitas yang terbatas. Tetapi itu bukanlah solusi yang subtantif, maka kedepan perlu adanya perhatian khusus tentang kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi di Kota Bontang,” bebernya.
Persoalan selanjutnya, yang segera harus dituntaskan ialah rencana penggunaan pelabuhan loktuan sebagai tempat bongkar muat batu bara. Kabar itu sontak membuat geger masyarakat bahkan kalangan elit di Kota Taman.
Pasalnya rencana tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bontang. Dimana point aturannya jelas bahwa jika ada kepentingan investasi yang konteksnya industrialisasi maka ditempatkan di kawasan industri yaitu Bontang Lestari.
“Sikap tegas pemerintah baru harus jeli mencari jalan dalam menggait investor, jangan menambah beban kesengsaraan masyarakat loktuan, karena disitu kawasan yang padat penduduk tidak cocok dijadikan sebagai lokasi bongkar muat batubara,” tegas Bung Saipul.
Menurutnya, ini saatnya Bontang menjadi kota yang memiliki kapasitas pembangunan yang berkualitas. Tidak lagi menggunakan pendekatan pembangunan yang akan merugikan masyarakat.
Pendidikan moral serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan dengan mencanangkan program pelatihan serta pendampingan.
“Investasi panjang adalah pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, jika itu jadi prioritas maka Bontang akan menjadi Kota yang berkualitas dan cerdas di masa yang akan datang,” tutupnya. (Esc)
