Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Profil 154 Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kaltim Mendapat Sertifikasi CHSE

Profil, Terkini

154 Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kaltim Mendapat Sertifikasi CHSE

September 10, 2021September 10, 2021

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Sri Wahyuni

SAMARINDA – Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni mengungkapkan, sebanyak 154 industri pariwisata dan ekonomi kreatif telah mendapatkan sertifikasi standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan.

Mulai dari perhotelan, restoran, wisata selam, golf hingga ransportasi wisata. Sertifikasi ini dikenal dengan nama CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability).

“Hingga saat ini sudah ada 154 industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat sertifikasi CHSE,”katanya dikonfirmasi pada, Kamis (09/09/2021).

CHSE ini memang sangat diperlukan dunia pariwisata di tengah kondisi pandemi Covid-19 supaya wisatawan dan masyarakat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan tersebut.

Upaya standardisasi ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha pariwisata memiliki, menerapkan, dan meningkatkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing.

Sri Wahyuni mengatakan bahwa pedoman itu kini menjadi standar utama layanan sektor pariwisata dan industri kreatif baik saat dan pasca pandemi Covid.

“CHSE ini tidak hanya untuk pada masa pandemi, tetapi dia menjadi standar pelayanan pariwisata pasca pandemi,”ungkapnya dikonfirmasi,

Menurut Sri Wahyuni, saat dan pasca pandemi ini, kesadaran orang terhadap penerapan protokol kesehatan itu menjadi nomor satu.

Dari banyak survei kata mantan Kepala Dimas Pariwisata Kukar ini, ketika pelaku perjalanan ditanya, mau gak datang ke Kaltim, jawabnya rata rata, mau. Tetapi dengan syarat.

“Lalu apa yang disyaratkan?, tempat bersih gak. Saya kesana nanti kalau pulang aman gak. Orang mau berwisata tapi kan mereka gak mau kalau pulang bawa penyakit, itu kan yang diharapkan semua orang,”terangnya.

Olehnya itu dia berharap standar kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif dengan CHSE ini bisa terus bertambah.

“Kita berharap, semakin bertambah jumlahnya,”tuturnya. (Fran)