SAMARINDA – Pembukaan agenda padat karya unit pelayanan teknis direktorat jenderal hubungan laut wilayah Kalimantan timur yang bekerja-sama dengan Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho dan Anggota DPD Komisi III, Aji Mirni Mawarni yang selenggarakan di kantor Distrik navigasi kelas I Samarinda, Selasa, (08/03/2022).
Kepala distrik navigasi kelas I Samarinda, Wismantono mengatakan bahwa Program padat karya merupakan program yang memberdayakan masyarakat yang ada di daerah sekitar pelabuhan samarinda.
“Pembukaan program padat karya se-Kalimantan timur jadi ini merupakan gabungan dari upt yang ada Kaltim,”ucapnya
Ia menambahkan bahwa kemenhub melalui dirjen perhubungan laut telah melaksanakan program padat karya di seluruh unit pelayanan teknis di seluruh Indonesia.
“Kemenhub melalui direktorat perhubungan laut sudah diperintahkan 296 upt yang tersebar di seluruh Indonesia,”katanya
Bagi dia, upaya pemulihan ekonomi yang di perintahkan kepada jajaran kementerian termasuk kementerian perhubungan sebagai kementerian teknis untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional dalam rangka upaya menanggulangi dampak pasca pandemi, sehingga akan dilakukan rekrutmen pemberdayaan pekerja bagi masyarakat sebanyak 298 yang ada di sekitar pelabuhan.
“Untuk jumlah sendiri ada 298 pekerja meliputi masyarakat di sekitar pelabuhan,”ujarnya
Wismantono sapaan akrabnya mengatakan bahwa untuk teknis pelaksanaan padat karya Inu akan menyentuh sektor transportasi baik itu pembangunan serta perbaikan saranan dan prasarana yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Sasaran kerja mereka sesuai dengan kementerian perhubungan, pekerjaan di sektor transportasi baik itu pembangunan, perbaikan saranan dan prasarana di harapkan langsung menyentuh kebutuhan maupun bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,”bebernya
Dirinya berharap program dari kemenhub ini bisa menjadi salah satu agenda pemulihan ekonomi pasca wabah covid, namun untuk pelaksanaan waktu akan di serahkan pada upt di daerah masing-masing.
“Diharapkan dari program ini nanti akan bisa membantu pemulihan ekonomi masyarakat tersebut,
Kemudian waktu pengerjaan akan di serahkan kepada masing-masing unit pelayanan teknis di daerah masing-masing,”pungkasnya. (Dod)
