Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

8 Unit Sudah Rampung, Ini Kendala Operasional Insinerator di Samarinda! Dari Akses Jalan hingga soal LPJU

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Suwarso. (Foto: Lisa/beri.id)

BERI.ID – Proyek pembangunan 10 titik insinerator pengolahan sampah di Kota Samarinda hampir sepenuhnya siap beroperasi, dengan 8 unit telah rampung, sementara 2 unit lainnya, di Handil Bakti dan Simpang Pasir, masih dalam tahap perakitan.

Untuk diketahui, proyek ini mencakup dua komponen utama, yakni bangunan gedung insinerator dan unit mesin insinerator itu sendiri.

Secara fisik, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, Suwarso, menyebut bangunan pendukung sudah 100 persen selesai.

Hanya saja, operasional penuh masih tertahan oleh karena beberapa persoalan, mulai dari akses jalan, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), dan sambungan air di sejumlah lokasi.

“Operasional tidak bisa dipaksakan karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya beres,” beber Suwarso, Kamis (29/1/2026).

Akses Jalan Jadi Titik Paling Kritis

Masalah terbesar saat ini adalah akses jalan menuju lokasi insinerator.

Terdapat 7 lokasi yang membutuhkan penanganan khusus, yaitu:

1. Handil Bakti
2. Simpang Pasir
3. Kampung Baqa
4. Jalan Wanyi
5. Tani Aman
6. Bukit Pinang
7. Lempake

Panjang akses jalan yang harus dibenahi bervariasi antara 35 meter hingga 315 meter, bahkan ada yang sekitar 200 meter.

Total kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan ini mencapai sekitar Rp3 miliar.

Suwarso menegaskan bahwa jalan menjadi faktor penentu karena kendaraan pengangkut sampah memiliki muatan berat dan keluar-masuk lokasi setiap hari.

“Jalannya harus bagus. Jangan sampai ada kesalahan pengangkutan karena kondisi jalan tidak memadai,” tegasnya.

Kabar terbaru, DLH menerima informasi dari Dinas PUPR bahwa pekerjaan pengurasan dan perbaikan jalan diupayakan mulai dikerjakan pekan depan, dengan catatan cuaca mendukung dan tidak hujan.

“Kalau cuaca bagus, diupayakan minggu depan sudah bisa dikerjakan semua,” ungkapnya.

Dua lokasi lain seperti Loa Bahu, disebut sudah relatif aman karena kondisi jalannya sudah tertangani melalui kawasan folder.

LPJU Belum Seluruhnya Tersedia

Persoalan berikutnya adalah LPJU, penerangan dianggap penting karena aktivitas pengangkutan sampah dan operasional insinerator berpotensi berlangsung hingga malam hari.

Khusus LPJU tersebut, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp181 juta, guna membangun 21 tiang lampu di 4 lokasi, karena 5 lokasi lainnya dinyatakan sudah aman dari sisi penerangan.

Lokasi yang disebut sudah relatif aman dari sisi LPJU antara lain:

1. Baqa
2. Simpang Pasir
3. Tani Aman
4. Handil Bakti

Sambungan Air Masih Tersisa Satu Titik

Selain jalan dan LPJU, sambungan air juga menjadi komponen penting karena digunakan dalam proses hidropengolahan uap pada mesin insinerator.

Suwarso menyebut, dari seluruh titik, tinggal satu lokasi yang sambungan airnya belum selesai, sementara titik lainnya sudah hampir tuntas.

SDM Operator: Sebagian Sudah Terpenuhi, Sisanya Seleksi Berjalan

Dari sisi sumber daya manusia, DLH mengklaim bahwa rekrutmen operator pada prinsipnya sudah mencukupi, namun proses seleksi masih berjalan bertahap.

Untuk beberapa lokasi yang sudah dilakukan uji coba, seperti:

1. Air Hitam
2. Loa Bahu
3. Bukit Pinang
4. Lempake

SDM yang tersedia disebut sudah lengkap, mulai dari Kepala Kerja, Operator, hingga petugas keamanan (security).

Sementara lokasi lainnya masih menjalani proses seleksi sambil menunggu perakitan dan uji coba mesin selesai.

Keselamatan Kerja Disorot: APD Belum Ideal

Persoalan serius lainnya adalah standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi operator insinerator.

Saat ini, disampaikan Suwarso, setiap unit baru memiliki satu set pakaian pelindung, padahal pekerjaan ini melibatkan suhu panas tinggi dan risiko teknis serius.

Suwarso mengakui bahwa secara ideal, pekerja harus menggunakan pakaian khusus tahan panas, lengkap dengan perlindungan helm, sepatu, dan perlengkapan keselamatan lainnya.

“Ini sudah kami sampaikan dan kami usulkan. Mudah-mudahan bisa diakomodir, karena ini menyangkut perlindungan pekerja,” ujarnya.

Bisa Beroperasi, Tapi Berisiko Jika Dipaksakan

Ketika ditanya apakah insinerator sebenarnya sudah bisa dioperasikan, Suwarso menjawab bisa secara teknis, namun ia menegaskan bahwa operasional penuh tanpa infrastruktur pendukung yang matang justru berisiko.

“Secara teknis bisa. Tapi akses jalan dan LPJU ini penentu. Ini jangan sampai dipaksakan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran pengangkutan,” katanya.

Dengan kata lain, proyek ini hampir selesai secara fisik, tetapi belum sepenuhnya siap secara sistemik.

Lebih rinci, berikut 10 titik pembangunan insinerator tersebar di enam kecamatan sebagai berikut:

1. Jalan A.W. Syahranie (Folder Air Hitam), Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
2. Jalan Pangeran Suryanata (TPA Bukit Pinang), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
3. Jalan Jakarta 2, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Samarinda Sungai Kunjang
4. Jalan Nusyirwan Ismail (Ring Road 2), Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Samarinda Sungai Kunjang
5. Jalan Wanyi, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara
6. Jalan Lempake Jaya Gang Istiqomah, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara
7. Jalan Ampera (eks Pasar), Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran
8. Jalan Stadion Utama Kaltim, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran
9. Jalan H.A.M.M. Rifaddin (samping Kantor Lurah Tani Aman), Kecamatan Loa Janan Ilir
10. Jalan PDAM (Kawasan PDAM), Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang

(lis)