Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah kabupaten Kutai Barat (Kubar), Senin (3/4/2023).
Diketahui, Rapat tersebut dihadiri oleh Dinas PU Kubar, Bapeda Kubar, BPKAD Kubar, Camat Bongan dan petinggi atau kepala desa dari empat desa. Kemudian hadir juga Dinas PUPR Kaltim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kaltim dan Bappeda Kaltim.
Adapun yang dibahas dalam forum tersebut yakni, terkait persoalan infrastruktur jalan penghubung di empat desa di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Jalan seluas 20 Kilometer (Km) itu diketahui kerap kali dikeluhkan warga setempat.
Empat desa tersebut yakni, Desa Lemper, Desa Tanjung Soke, Desa Deraya, Desa Gerunggung. Keempat desa diketahui masuk dalam daftar desa tertinggal.
“Terlaksananya kegiatan RDP tersebut dikarenakan komisi III mendapatkan surat dari ketiga pemerintah desa tersebut dan menyampaikan terkait kondisi infrastruktur jalan di wilayah mereka,” kata Veridiana Huraq Wang Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim di Gedung E DPRD Kaltim.
Politisi PDI Perjuangan mengaku, kondisi infrastruktur jalan penghubung di empat desa tersebut memang sangat memprihatinkan.
“Dengan kondisi jalan seperti itu, sehingga aktivitas masyarakat setempat menjadi terhambat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Veridiana menyebut, solusi awal yang ingin lakukan yakni perbaikan jalan yang rusak itu.
“Kita ingin solusi awal yang dilakukan adalah perbaikan jalan rusak tersebut,” imbuhnya.
Sehingga, kata dia, dengan melakukan perbaikan jalan rusak itu, setidaknya bisa mengurangi sedikit ketertinggalan empat desa di kabupaten Kubar tersebut.
“Dari hasil RDP ini berhasil melahirkan beberapa kesepakatan diantaranya, untuk anggaran perbaikan jalan tersebut diupayakan untuk dianggarkan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim. Kemudian Pemkab Kubar dan keempat Pemdes tersebut disarankan untuk membuat program prioritas untuk selanjutnya diusulkan ke Pemprov Kaltim. Kemudian,” jelasnya.
Selanjutnya, ucap Veridiana, untuk pengerjaan jalan tersebut, Pemkab Kubar memang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar.
“Namun anggaran tersebut ternyata tidak cukup untuk perbaikan jalan tersebut secara menyeluruh,” tambahnya.
Sehingga dari itu, pihaknya berupaya untuk memanggil beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar untuk menanyakan terkait realisasi anggaran CSR-nya.
“Dalam waktu dekat ini kami akan panggil beberapa perusahaan yang yang ada di sana, Minimal dia (Perusahaan) untuk pemeliharaan jalan. Karena kan Pemkab Kubar juga ternyata mengalami keterbatasan anggaran. Luas jalan yang rusak itu ada 20 kilometer,” lanjutnya.
Namun demikian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kubar Ayonius membenarkan terkait buruknya kondisi infrastruktur jalan penghubung di empat desa tersebut.
“Kerusakan jalan ini, hampir telah terjadi selama belasan tahun lamanya, dan hingga kini belum dilakukan perbaikan,” katanya.
Disisi lain, dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada Komisi III DPRD Kaltim yang telah memfasilitasi untuk membicarakan terkait kondisi infrastruktur tersebut.
“Kondisi jalan di empat desa sangat memprihatinkan,” tambahnya.
Pihaknya berharap dengan adanya pertemuan ini, kondisi jalan tersebut secepatnya dilakukan pengerjaan, agar masyarakat di sana bisa menikmati infrastruktur yang layak seperti di daerah lain.
“Pemkab Kubar tentunya akan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan, namun masih terdapat kendala terutama terkait terbatasnya anggaran. Sehingga beberapa wilayah Kecamatan hingga pedesaan masih belum tersentuh dengan pembangunan yang layak. Dan tahun ini kita hanya bisa bantu Rp 5 miliar saja,” jelasnya.
Selain itu, kata Ayonius, untuk memaksimalkan pengerjaan jalan tersebut, pihaknya meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk merealisasikan anggaran CSR-nya.
“Di sana itu ada Perusahaan kayu, ada perkebunan sawit juga. Ya minimal untuk perbaikan jalan saja. Karena kalau kita biarkan terus seakan masyarakat di sana tidak merasakan kemerdekaan,” pungkasnya.(BONNY)
