Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Haerana Siap Mendulang Suara Kaum Milenial

Haerana, Bacaleg partai Golkar Dapil IV Balikpapan Selatan

BALIKPAPAN, Beri.id – Setiap partai politik saat ini, memiliki tantangan yang hampir sama. Di pemilu 2024 ini, suara pemilih pemula, millenial sangat banyak dan mendominasi.

Tentunya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi masing-masing partai. Bahkan beberapa partai, banyak mendorong calon legislatif yang masih muda-muda.

Para caleg muda ini mulai bermunculan, salah satunya Haerana Rachim Calon legislatif (Caleg) di Balikpapan dari Partai Golkar

Ia menjelaskan alasannya memilih bergabung ke Golkar. Bagi, Haerana, Golkar telah membuka kesempatan luas bagi anak-anak muda untuk berkiprah di partai tersebut. Selain itu, Golkar sampai saat ini tetap konsisten di garis perjuangan bersama rakyat.

“Golkar itu memberikan kesempatan luas bagi anak-anak muda menjadi pemimpin baik di partai maupun di pemerintahan. Golkar juga selalu peka dan tanggap terhadap setiap persoalan yang timbul di masyarakat,” kata Hearana

Haerana mengatakan, nantinya diplot sebagai caleg di Kota Balikpapan Dapil IV Balikpapan Selatan. “Golkar Suda Sangat Kaya Pengalaman Di kota balikpapan. Semua kadernya dididik dan dibina secara rutin. Berpolitik harus bahagia agar dapat membangun suasana menyenangkan. Masyarakat harus diajak mengenal hal-hal dalam berpolitik, Tujuannya Agar Masyarakat Mampu memilih Anggota Legislatif yang Bekualitas untuk Kota Balikpapan ” ujar alumni SMA 4 Kota Balikpapan

Saat ditanya strategi apa untuk menarik pemilih-pemilih pemula, perempuan yang Telah Lulus (S1) Ilmu Hukum di Universitas Balikpapan (UNIBA) ini mengatakan, bahwa dirinya sudah mempunyai strategi khusus untuk meraih hati milenial dan masyakat Kota Balikpapan.

“Memberikan edukasi berpolitik dan kebermanfaatan kepada masyarakat dan generasi milenial. Lalu, mengoptimalkan pemanfaatan medsos untuk mendapatkan dukungan pikiran, dan hati para masyarakat, khususnya milenial,” ucap Haerana

“Saya hadir di sini bukan untuk merebut suara milenial saja, tetapi untuk bekerja keras memberikan kebermanfaatan kepada Masyarakat Balikpapan Khususnya Balikpapan Selatan, ujarnya.

Haerana mengaku akan memberikan edukasi politik Kepada Masyarakat Khususnya Kaum Milennial, Dan memperjuangankan hak-hak Perempuan Menurutnya, caleg perempuan bukan hanya sekedar pelengkap untuk memenuhi kuota 30 persen saja.

“Dalam politik, semua gender sama, baik laki-laki maupun perempuan, sepanjang mampu memberikan kontribusi dan perjuangan politik demi rakyat dan untuk rakyat,” ucapnya.

(*)