Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Verdiana Huraq Wang berharap infrastruktur jalan di Provinsi Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya.
Termasuk, kata dia, ruas jalan provinsi Kaltim di bawah kewenangan Pemerintah pusat, yang saat ini banyak yang rusak.
“Dengan melakukan perbaikan, agar masyarakat dapat menikmati transportasi yang lancar dan nyaman,” jelasnya, saat Komisi III DPRD Kaltim usai melaksanakan Koordinasi Bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional agar mendapatkan anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.
“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” katanya.
Dijelaskan bahwa, ada sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kaltim yang rusak dan akan diperbaiki dengan dana APBN 2023 sebesar Rp. 2 triliun. Wilayah yang mendapat prioritas perbaikan antara lain Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lainnya.
“Selain itu, ada juga dana Rp. 8 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN Nusantara,” jelasnya.
Selain itu, Politisi PDI-P ini juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia mengatakan, warga terdampak longsor sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.
“Warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” lanjutnya.
Sementara, dua lokasi lain yang masih dalam pengawasan adalah jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda.
“Berharap perbaikan jalan di kedua tempat itu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Ia juga yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
“Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” bebernya.
(ADV/DPRD Kaltim)
