SAMARINDA – Penurunan proyeksi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) lebih dari Rp1 triliun berdampak langsung terhadap alokasi bagi hasil pajak untuk pemerintah kabupaten/kota. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kota Samarinda, yang berpotensi kehilangan penerimaan hingga Rp209 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan konsekuensi dari turunnya proyeksi pendapatan daerah dibandingkan target yang sebelumnya ditetapkan. Menurutnya, target penerimaan awal dinilai terlalu optimistis sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan terkini.
“Kalau soal pengurangan, sebenarnya kita juga di provinsi memang ada pengurangan, karena penurunan. Kemarin pendapatannya terlalu optimistis, kita kan berkurang Rp1 triliun lebih,” ujar Sri saat ditemui usai menghadiri rapat bersama DPRD Kaltim, Senin (16/11/2026).
Penurunan pendapatan tersebut turut memengaruhi kemampuan Pemprov Kaltim dalam menyalurkan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan berkurangnya penerimaan provinsi, alokasi yang diterima daerah juga ikut mengalami penyesuaian.
“Penurunan pendapatan itu otomatis menyebabkan bagi hasil juga berkurang,” jelasnya.
Dampak penyesuaian tersebut menjadi perhatian Pemkot Samarinda. Berdasarkan perhitungan pemerintah kota, pengurangan alokasi dari opsen pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak berpotensi memangkas penerimaan daerah hingga Rp209 miliar.
Wali Kota Samarinda Andi Harun sebelumnya merinci, pengurangan tersebut terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari komponen opsen pajak dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak. Jika digabungkan, nilai pengurangan itu mencapai 26,24 persen dari target awal.
Padahal, kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda hingga September 2026 masih menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data realisasi Januari-September 2026, PAD tercatat sebesar Rp878,32 miliar atau meningkat 4,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, penerimaan dari komponen opsen pajak kendaraan bermotor menunjukkan perkembangan yang berbeda. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebesar Rp83,77 miliar atau tumbuh 10,24 persen. Sementara itu, penerimaan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp59,51 miliar, tetapi mengalami penurunan 16,38 persen.
Andi Harun menilai, pengurangan alokasi yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran berpotensi mengganggu pembiayaan sejumlah kegiatan pemerintah yang telah berjalan, terutama kegiatan yang sudah menimbulkan kewajiban pembayaran.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membebani keuangan daerah karena kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan berpotensi menjadi beban APBD tahun berikutnya.
“Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027,” kata Andi Harun pada kesempatan berbeda belum lama ini.
Atas kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda telah melayangkan surat keberatan sekaligus permohonan peninjauan kembali kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Pemkot mempersoalkan sejumlah aspek, mulai dari dasar hukum, formula penghitungan, hingga mekanisme distribusi alokasi yang diterapkan.
Meski demikian, Andi Harun berharap persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan rekonsiliasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Kami tetap berharap ada ruang rekonsiliasi, sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Wahyuni menegaskan bahwa penurunan penerimaan bukan hanya berdampak pada pemerintah kabupaten/kota. Pemprov Kaltim juga harus melakukan penyesuaian anggaran akibat proyeksi pendapatan yang terkoreksi lebih dari Rp1 triliun.
“Termasuk pemerintah provinsi. Jadi bukan bicara masalah 10 kabupaten/kota, karena kita juga bagian dari itu,” tegasnya. (Adi)







