BERI.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antar kabupaten/kota dalam mengatasi kelangkaan LPG yang terjadi di beberapa wilayah, seperti Samarinda.
Andi Harun menjelaskan, pemerintah kota juga mengungkapkan bahwa meskipun harga transportasi sering disebut sebagai penyebab kelangkaan, masalah yang lebih mendasar terletak pada perilaku dagang dan praktik distribusi yang tidak transparan.
Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi keluhan berbagai pihak mengenai kelangkaan LPG yang terjadi belakangan ini.
Ditekankan bahwa meski harga transportasi di beberapa daerah rendah, bukan berarti kenaikan tarif transportasi akan langsung mengatasi masalah kelangkaan.
“Pemerintah Kota tidak menetapkan harga LPG, karena itu merupakan kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Kami hanya mengatur biaya transportasi, namun masalah kelangkaan LPG tidak semata-mata disebabkan oleh harga transportasi yang murah. Ini lebih berkaitan dengan perilaku dagang dan potensi praktik mafia yang memanipulasi distribusi LPG,” ujarnya Rabu (5/2/2024).
Ia juga menanggapi isu yang berkembang mengenai kenaikan tarif transportasi yang telah dilakukan oleh beberapa daerah, seperti Balikpapan dan Tenggarong.
Meskipun beberapa daerah tersebut telah menaikkan tarif transportasi LPG, pihak pemerintah provinsi menegaskan bahwa kenaikan tarif ini tidak menjamin kelangkaan akan segera teratasi.
“Saya menilai bahwa meskipun harga transportasi dinaikkan, tidak ada jaminan bahwa kelangkaan LPG akan hilang. Kami meminta semua pihak untuk bertanggung jawab atas distribusi LPG yang lebih adil. Kami siap menaikkan tarif transportasi, namun dengan komitmen agar masalah kelangkaan tidak terjadi lagi. Semua pihak harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Andi Harun juga menjelaskan bahwa kuota LPG di daerah-daerah seperti Samarinda tidak pernah dikurangi.
Namun, meskipun kuota tetap sama, kelangkaan LPG tetap terjadi akibat adanya permainan pasar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memanipulasi distribusi.
“Kuota LPG itu tetap, misalnya Samarinda dapat 100 ton per bulan. Tapi ketika ada pihak yang mencoba memanipulasi distribusi untuk kepentingan pribadi, maka ada yang tidak mendapatkan haknya. Hal ini menjadi masalah yang lebih besar daripada hanya sekadar harga transportasi,” katanya.
Untuk itu, Andi Harun sampaikan perlu ada koordinasi yang lebih baik antar daerah dan komitmen dari semua pihak untuk menghindari praktik-praktik curang dalam distribusi.
Diharapkan kelangkaan LPG dapat teratasi dan masyarakat bisa mendapatkan pasokan yang cukup dan merata. (fah)
