SAMARINDA – Perlindungan kesehatan peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat kabut asap di Kota Samarinda. Meski pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, kebijakan tersebut dinilai diperlukan untuk mengurangi risiko paparan udara buruk terhadap anak-anak.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan membuat kegiatan pendidikan harus menyesuaikan situasi lingkungan.
Menurutnya, pembelajaran tatap muka tidak dapat terus dipaksakan apabila kualitas udara berpotensi mengganggu kesehatan siswa.
Kebijakan belajar dari rumah menjadi salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah, meskipun terdapat sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaannya.
“Kalau kita bilang efektif atau tidak, tentu tidak efektif. Kebijakan PJJ ini dilakukan dalam keadaan yang tidak biasa, bahkan keadaan luar biasa,” katanya.
Sri Puji Astuti menjelaskan bahwa efektivitas pembelajaran selama PJJ memang sulit menyamai proses belajar secara langsung di ruang kelas.
Keterbatasan perangkat elektronik dan jaringan internet membuat interaksi antara guru dan siswa tidak dapat berlangsung secara optimal.
Sebagian peserta didik tidak memiliki telepon pintar sendiri, sementara siswa lainnya harus berbagi perangkat dengan anggota keluarga atau menghadapi keterbatasan kuota internet.
Persoalan tersebut terutama dirasakan keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Selain siswa, sejumlah guru sekolah dasar juga belum didukung laptop maupun fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran daring secara interaktif.
Akibatnya, kegiatan belajar lebih banyak dilakukan melalui pemberian tugas dibandingkan penyampaian materi secara langsung.
“Paling tugas, ya tugas. Tetapi materi yang belum efektif bisa diperbaiki atau dilengkapi ketika pertemuan tatap muka kembali,” ujar Puji.
Menurutnya, kekurangan dalam proses pembelajaran selama PJJ masih dapat diperbaiki setelah situasi memungkinkan sekolah kembali menyelenggarakan kegiatan tatap muka.
Namun, risiko kesehatan akibat paparan kabut asap perlu dicegah sejak awal agar tidak menimbulkan dampak terhadap peserta didik.
“Dengan kondisi cuaca dan udara yang buruk, apakah kita membiarkan anak-anak terpapar hingga kesehatannya terganggu?” ujarnya.
Pemerintah Kota Samarinda menerapkan PJJ sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA pada anak sekolah.
Berdasarkan pemantauan Komisi IV DPRD Samarinda, kebijakan tersebut lebih banyak diberlakukan pada jenjang sekolah dasar.
Di Kecamatan Sambutan, sejumlah sekolah seperti SDN 004 dan SDN 110 telah menerapkan pembelajaran dari rumah.
Sementara itu, beberapa sekolah menengah pertama menerapkan langkah penyesuaian yang berbeda.
SMPN 23 Samarinda, misalnya, masih melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka dengan menghentikan aktivitas siswa di luar ruangan.
Perbedaan penerapan kebijakan tersebut dapat mempertimbangkan kondisi udara, kesiapan sekolah, serta risiko kesehatan di masing-masing lokasi.
Sri Puji Astuti menilai sekolah perlu tetap memperhatikan kebutuhan belajar siswa selama kebijakan darurat berlangsung.
Guru diharapkan menyesuaikan tugas dengan fasilitas yang dimiliki peserta didik agar keterbatasan perangkat dan jaringan tidak semakin memperbesar kesenjangan pembelajaran.
Sekolah juga perlu menjaga komunikasi dengan orang tua untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi anak ketika mengikuti pembelajaran dari rumah.
Setelah kegiatan tatap muka kembali dilaksanakan, evaluasi terhadap materi pembelajaran perlu menjadi perhatian.
Materi yang belum tersampaikan secara maksimal dapat diberikan kembali melalui penjelasan tambahan atau pengulangan pelajaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketertinggalan siswa akibat keterbatasan proses belajar selama masa darurat.
Sri Puji Astuti berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pendidikan dapat kembali berjalan secara normal.
Ia juga mengharapkan kebijakan PJJ tidak berlangsung dalam waktu panjang sebagaimana pengalaman pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19.
“Harapan kita PJJ ini sifatnya hanya sebentar, tidak seperti durasi saat pandemi Covid-19 lalu,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda menilai kebijakan pendidikan dalam keadaan darurat harus tetap mengutamakan keselamatan peserta didik.
Meski terdapat penurunan efektivitas pembelajaran, kekurangan tersebut dapat ditangani melalui evaluasi dan penyesuaian setelah sekolah kembali dibuka.
Dengan pendekatan tersebut, upaya menjaga kesehatan anak di tengah kabut asap diharapkan tetap sejalan dengan pemenuhan hak mereka untuk memperoleh pendidikan. (Adv)
